petalitkumham
Judul : Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ma'mun Bc.IP,S.H., M.H. , Drs.Yasmon, M.L.S , Imam Santoso,S.H.,M.M , Nuryanti Widyastuto, S,H.,M,M.,Sp.N. , Taufik H Simatupang, S.H., M,H , Edy Sumarsono, S.H., M.H. , Ahmad Jazuli, S.Ag , Imam Lukito, S.T. , Emmy Taurina Adriani,S.H. , Hakki Fajriando, S.Sos,M.Si. , Victorio Hariara Abraham Situmorang, S.H. , Bintang M. Tambunan, S.E., M.M., M.Si. , Susena, S.Sos
Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Peraturan Perundang-undangan
Subjek Penelitian : Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/peran-kanwil-kemenkumham-dalam-rangka-pengelolaan-dan-pelayanan-database-peraturan-perundang-undangan-di-daerah
1. Bagaimana Pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini? 2. Bagaimana peran kanwil Kementrian Hukum dan HAM dalam pengelolaan dan pelayanan database peratran perundang-undangan di daerah? 3. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan databse peraturan perundang-undangan di daerah?
kegiatan untuk mengetahui kondisi, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan faktorfaktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah. Kajian dilakukan di empat provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.
1. Mengusulkan Perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain: a. Dengan memasukan diktum mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan setiap produk hukum daerah, khususnya peraturan daerah, ke kantor wilayah kementrian hukum dan ham b. Pasal 58 ayat (2), menjadi "Pengharmonisasiaan,pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan mengikutsertakan instansi vertikal dari dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum" 2. Melakukan perubahan atas peraturan menteri hukum dan ham nomor 28 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementrian hukum dan ham dengan menambah kewenangan kantor wilayah kementrian hukum dan ham untuk melakukan analisis setiap produk peraturan daerah yang hendak dikeluarkan pemerintah daerah 3. Perlu ada links (terhubung) antara kantor wilayah kementrian hukum dan ham dengan pemda propinsi, sehingga peraturan daerah yang sudah diupload oleh pemerintah daerah propinsi juga bisa di akses oleh kantor wilayah kementrian hukum dan ham 4. pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional BPHN perlu segera melakukan pendampingan secara sungguh-sungguh terkait pengelolaan database jaringan data dan informasi hukum di kantor wilayah kementrian hukum dan ham 5. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal pembangunan hukum dan hak asasi manusia sekaligus sebagai pusat layanan dokumentasi dan informasi hukum, secara periodik perlu melakukan koordinasi dan pengendalian database yang ada di Biro Hukum Pemerintah Daerah 6. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah, di masa mendatang perlu menyepakati adanya satu pangkalan data peraturan perundang-undangan saera berbasis web yang terhubung dan terintegrasi dengan Kementrian Hukum dan HAM (BPHN dan Direktorat Jendral Peraturan Perundangan-undangan); 7. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM harus secara proaktif mencari produk hukum daerah untuk diinput kedalam database jaringan data dan informasi Hukum dan tidak hanya menunggu dari Pemerintah Daerah; 8. Perlu dilakukan standarisasi dokumen dan informasi hukum yang hendak diinput ke dalam database jaringan Data dan Informasi Hukum di kantor wilayah Kementrian Hukum HAM; 9. Perlu dilakukan pengelolaan database peraturan perudang-undangan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM secara profesional yang didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang Informasi dan Teknologi melalui kegiatan Pelatihan dan Bimtek, dukungan anggaran dan sasaran dan sarana prasarana yang memadai.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)