petalitkumham
Judul : Implementasi Tata Nilai “Kami Pasti” Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka Mewujudkan WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ma'mun, Bc.IP.,S.H., M.H. , , Drs. Yasmon, M.L.S. , Edward James Sinaga, S.Si., M.H. , Benyamin Gintin, S.H. , Drs. Halasan Pardede, Nizar Apriansyah, S.E., M.H., Rr. Susana A.M., S.Sos., M.A.P, Taufik H. Simatupang, S.H., M.H., Haryono, S.Sos.,M.H. , Insan Firdaus, S.H., M.H., Maryati, S.Pd., M.Si., Antonio Rajoli Ginting, S.H.
Metode Penelitian : Pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 4. Direktorat Jenderal Imigrasi; 5. UPT Terkait
Subjek Penelitian : Kinerja Pekerja
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/implementasi-tata-nilai-kami-pasti-untuk-meningkatkan-akuntabilitas-kinerja-dalam-rangka-mewujudkan-wbk-dan-wbbm-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-ham
1. Bagaimana Internalisasi tata nilai"Kami Pasti" dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari stasiun kerja di lingkungan Kemenkumham terutama dalam mendukung progam Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI”, kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan program “Kami PASTI”, dan menjabarkan faktor penghambat dalam pemenuhan indikator Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
1. Tunas Integritas Kemenkumham perlu meningkatkan intenalisasi Tata Nilai"kami PASTI" secara kontinu kepadapegawai Kemenkumham terutama kepada yang berimplikasi terhadap perbuatan korupsi, serta cara penanggulangan korupsi,serta cara penanggulangan korupsi baik preventif maupun represif, serta nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada diri sendiri dan keluarga mulai dari sekarang 2. Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal perlu menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Tunas Integritas yang menjadi rolemodel pada model pada masing-masing UPT untuk mempercepat internalisasi Tata Nilai "Kami PASTI". 3. Unit Utama, Kantor Wilayah dan seluruh UPT perlu melakukan survei persepsi korupsi selain melakukan survei kepuasan masyarakat secara intenal di unit kerja masing-masing. 4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sesuai tugas dan fungsinya hendaknya melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei integritas (Survei Persepsi Korupsi) secara nasional (Skala Kementrian Hukum dan HAM) minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 5. Inspektorat Jenderal perlu mendorong/meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan survei indeks persepsi korupsi secara eksternal. 6. Inspektorat Jendral perlu mendorong/meminta Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara eksternal. 7. Sekretariat Jendral perlu memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana secara khusus kepada UPT yang sudah dalam pendamping WBK/WBBM, sehingga UPT dapat mewujudkan predikat WBK/WBBM dan menjadi Pilot projek kepada UPT lain yang akan mendapat pendamping menuju Unit WBK/WBM. 8. Sekretariat Jendral perlu membuat Kode Etik dan Kode perilaku atas internalisasi Tata Nilai "Kami Pasti" alam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai kemenkumham yang parameternya dikaitkan dengan perwujudan WBK/WBBM. 9. Seluruh UPT di Kementrian Hukum dan HAM perlu melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) atas semua pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perlu memperkuat data pendukung dalam setiap kegiatan untuk mendukung nilai WBK/WBBM.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)