petalitkumham
Judul : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akdemik Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan) File Pendukung

Harus Login
Peneliti : 1. Rachmat Trijono 2. Fuzi Naridrani, S.H 3. Rosmi Darmi, S.H.,M.H
Metode Penelitian : Sekunder dan Primer
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : 1.Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Undang Undang
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-studi-hukum-dalam-rangka-penyusunan-naskah-akdemik-rancangan-undang-undang-perubahan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-udangan
1. Bagaimana eksistensi Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dalam mendukung Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tenang Pembentukan Perauran Pembentukan Perundang - Udangan dapat mendukung Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia? 3. Bagaimana Teknik Pembentukan Peraturan Perundang - undangan di Indonesia?
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; mengetahui dan menganalisis Undang Undang Nomor 12 Thun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundangudangan agar dapat mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahi dan menganalisis teknik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
1. Revisi Pasal 7 ayat (1) mengenai hierarki peraturan perundang-undangan 2. Revisi terhadap janis peraturan perundang-undangan diletakkan di dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) 3. Revisi terhadap materi muatan Peraturan Menteri diletakkan di dalam 13A 4. Revisi terhadap konsepsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam pasal 1 angka 1 5. Revisi terhadap definisi Naskah Akademik di dalam pasal 1 angka 11 6. Revisi terhadap sistematika dan nomenklatur pada bab IV
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)