petalitkumham
Judul : Kajian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Hak Asasi Manusia 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Masyarakat
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimana kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM R.I? 2. Bagaimana integritas pelayanan publik/persepsi korupsi pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM R.I? 3. Apa saja faktor-faktor yang telah mendukung maupun menghambat bagi terwujudnya kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM R.I ini?
Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah masih menimbulkan persoalan. Ada beberapa kelemahan mendasar. Pertama, kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kedua, pelayanan pemerintah tidak mengenal bottom line. Artinya, seburuk apa pun kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut. Ketiga, berbeda dengan mekanisme pasar yang memiliki kelemahan dalam memecahkan masalah eksternal, organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah internal. Artinya, organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayaninya. Kinerja aparatur pemerintah di bidang pelayanan saat ini selalu menjadi sorotan tajam masyarakat
1. Jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus lebih berkomitmen dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan; 2. Kementerian Hukum dan HAM perlu terus berkomitmen untuk menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, mengedepankan profesionalisme, mengembangkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap pengguna layanan, serta tanggap dengan keluhan dan masukan dari masyarakat; 3. Survei Kepuasan Masyarakat agar dilaksanakan secara periodik minimal 1(satu) kali dalam setahun di semua unit kerja sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017. Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang, yang mencakup kepuasan terhadap pelayanan keimigrasian, pelayanan pemasyarakatan, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan administrasi hukum umum; 4. Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu mempertimbangkan untuk memberikan jaminan kualitas dengan cara mewujudkan keterbukaan informasi, membuka kesempatan untuk memilih pelayanan yang disediakan dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menerima ganti rugi atas kesalahan yang dibuat oleh penyedia layanan. Jika hal ini dapat disediakan, maka akan muncul rasa tanggung jawab yang lebih besar bagi para aparatur sipil negara yang terlibat di dalamnya. Sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan di masa depan; 5. Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan penggunaan layanan secara online dan membuat barcode pada produk Kemenkumham RI dan memperketat pengawasan secara internal; 6. Kementerian Hukum dan HAM secara berkesinambungan perlu melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terhadap pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. 7. Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkecil tatap muka dengan petugas pelayanan dan memperbaiki sistem yang berbasis online, sehingga akan mengurangi terjadinya korupsi; 8. Untuk bidang pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM perlu memberikan informasi yang lebih jelas dalam tata cara pengurusan cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan menjelaskan hak-hak warga binaan yang baik; 9. Untuk unit kerja yang menyediakan layanan secara online diperlukan adanya upaya sosialiasi yang lebih intensif terkait tata cara / prosedur penggunaan aplikasi-aplikasi online, penyediaan buku-buku panduan, dan juga penguatan infrastruktur jaringan.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)