petalitkumham
Judul : Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Pelayanan Komunikasi (Yankomas) dalam Perspektif Pelayanan Publik. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Hak Asasi Manusia 2. Ditjen Pemasyarakatan
Subjek Penelitian : Masyarakat
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
Pelaksanaan Yankomas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berdasarkan tugas fungsinya, dinilai sangat penting mengingat salah satu tugas dan tanggungjawab Negara/pemerintahan di bidang HAM adalah memastikan tanggungjawab Negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi warganegaranya, termasuk memastikan dilindunginya hak warganegara dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, dan aparatur negara yang dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meliputi 36 (tiga puluh enam) Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pelayanan publik merupakan inti masyarakat demokratis yang dibentuk berdasarkan hak asasi manusia, supremasi hukum dan kepekaan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan bentuk pelayanan publik sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud melindungi dan memenuhi hak asasi manusia oleh negara. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral sekaligus sebagai owner dalam pelayanan. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan yankomas dalam perspektif pelayanan publik berdasarkan teori “anak tangga partisipasi masyarakat” the ladder of citizen participation.
1. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia perlu menambahkan keterlibatan peran masyarakat (citizen participation) di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) terhadap Permasalahan HAM, termasuk mekanisme “kemitraan” serta “ruang kritis” bagi penerima layanan, guna menunjang peningkatkan kinerja Yankomas di wilayah; 2. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah perlu menyediakan sumber daya manusia yang khusus menanganai pengaduan masyarakat atas permasalahan HAM. Selain itu perlu disediakan sarana informasi bagi PK berupa bagan/ alur/ mekanisme kerja Yankomas, serta ruang khusus untuk melayani pengaduan masyarakat; dan 3. Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan perlu melakukan penelitian serupa pada Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kemenkumham lainnya (selain Jawa Tengah) agar diperoleh deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan Yankomas di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kemenkumham, yang kemudian dapat dijadikan bahan kebijakan Menteri Hukum dan HAM terhadap pelaksanaan Yankomas selanjutnya.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)