petalitkumham
Judul : Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran/Analisis Dampak Hukum dan HAM atas Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. Dra. Poerwati, M.Si Rooseno Harjowidigdo, S.H., M.Hum. Marwandianto, S.Sos Firdaus, S.Sos., M.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. Denny Zainudin, S.H., M.H. Nicken Sarwo Rini, S.H. Oksimana Darmawan, S.E., S.H.
Metode Penelitian : Data primer yang langsung diperoleh dari Competent Authority di tingkat pusat serta Data Sekunder
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BALITBANGKUMHAM
Stakeholder : Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Peraturan Perundang-undangan
Subjek Penelitian : Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/pengesahan-perjanjian-mengenai-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-analisis-dampak-hukum-dan-ham-atas-pengesahan-persetujuan-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-tentang-ekstradisi
1. Apa urgensi dilakukannya ratifikasi perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran? 2. Apa substansi dan alasan yang diatur dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran?
Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi dan Rancangan Undang-Undang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Sebagai Central Authorities, perlu melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (termasuk Aparat Penegak Hukum) yang menangani kasus ekstradisi seperti kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, serta Kementerian Luar Negeri RI dalam hal menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga proses administrasi dan teknis pelaksanaan ekstradisi berjalan efektif dan efisien. 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Perlu mempertimbangkan dampak hukum dan hak asasi manusia berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian adn Pengenbangan Hukum dan HAM pada saat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)