petalitkumham
Judul : Kajian Efektivitas Penegakan Hukum oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Kekayaan Intelektual File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Kekayaan Intelektual 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI belum secara siginifikan berkontribusi dalam proses penegakan hukum, utamanya pada tingkat wilayah; dan 2. Pembinaan karir PPNS KI belum terstruktur dengan rapi;
Minimnya pendayagunaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS KI) di daerah dalam proses penegakan hukum KI menjadi permasalahan krusial. Dikaji dari segi efektivitas penegakan hukum kekayaan intelektual
1) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk: ? Menambahkan wewenang PPNS KI untuk mencakup proses mediasi penal penyelesaian sengketa KI. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong perubahan undang-undang KI yang berlaku saat ini. Rekomendasi ini dirumuskan dengan mengingat bahwa mekanisme penegakan hukum berdasarkan undang-undang KI yang ada mengadopsi model kuasi perdata-pidana; ? Meningkatkan koordinasi internal antara pusat dengan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kompetensi, serta fasilitasi akses informasi yang seluas-luasnya kepada PPNS KI mengenai produk-produk hukum yang sudah diterbitkan di tingkat DJKI (misalnya, data permohonan dan [endaftaran KI); dan ? Meningkatkan eksistensi PPNS KI di tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi mekanisme penegakan hukum KI kepada masyarakat sebagai solusi jangka pendek. 2) kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk : ? Perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif khusus kepada pejabat PPNS KI, baik yang berada di DJKI maupun Kantor Wilayah, agar meningkatkan daya tawar jabatan tersebut dalam pembinaan karier pegawai. Insentif yang dilakukan dapat berupa: (i) tunjangan khusus bagi para PPNS, dan (ii) pengangkatan PPNS KI sebagai jabatan fungsional. Pilihan kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi para personel PPNS KI yang ada.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)