petalitkumham
Judul : Evaluasi Permenkumham tentang Tenaga Fungsional Perancang. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Perundang undangan 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Pejabat Fungsional Perancang UU
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Kebijakan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan belum berjalan dalam konstruksi yang ideal; dan 2. Pendayagunaan tenaga perancang di daerah belum optimal sebagaimana diatur dalam kerangka normatif pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sebagai induk organisasi yang menaungi setiap pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut: perancang), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan fungsi sebagai instansi pembina berdasarkan amanat PP 59/2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Dengan demikian, Kementerian mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah mulai dari mempersiapkan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan perancang, hingga monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin kualitas perancang.
1. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI untuk: - Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM agar memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015, sehingga lebih menekankan mata pelajaran “Proses Penyusunan Peraturan Daerah” kepada perancang yang bertugas di Kanwil Hukum dan HAM; - Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk memasukkan metode pembelajaran berupa best practices dan studi-studi kasus dalam pembentukan produk hukum daerah ke dalam diklat serta pembinaan teknis bagi fungsional perancang perundang-undangan; - Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk menempatkan peserta diklat perancang pertama dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM agar melakukan magang di kantor-kantor pemerintah daerah, dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan di tataran praktis perancang di daerah; - Melakukan evaluasi terhadap nilai angka kredit yang dianggap relatif kecil oleh para pejabat fungsional perancang. 2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali untuk: - Mengintensifkan jalur pendekatan formal dan informal dengan pemerintah daerah di wilayah kerjanya agar menjaga pola koordinasi dan keberlanjutan pendayagunaan tenaga fungsional perancang yang bertugas di Kantor Wilayah; - Menyampaikan ruang lingkup perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan suatu produk hukum ketika berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)