petalitkumham
Judul : Evaluasi Grade Tenaga Pos Lintas Batas File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Ditjen Imigrasi
Subjek Penelitian : Pos Lintas Batas
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1) Banyaknya pos-pos lintas batas yang harus dilayani petugas imigrasi; 2) Sebagian besar pos-pos lintas batas tersebut sulit dijangkau, karena tidak ada akses transportasi yang memadai; 3) Belum adanya sarana dan prasarana imperatif dan fakultatif di tempat-tempat tersebut; 4) Kekurangan tenaga SDM dan keengganan petugas imigrasi untuk ditempatkan pada pos-pos lintas batas; dan 5) Belum adanya sistem penggajian serta penghargaan (reward) yang pantas untuk petugas di daerah terpencil.
Pembangunan Kawasan perbatasan merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintahan kabinet kerja sebagaimana disebutkan dalam Nawacita poin ketiga, yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi prioritas agar penduduk setempat merasakan adanya perhatian dari pemerintah sehingga dapat merasakan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara termasuk yang berada di daerah pinggiran dan pelosok. Pos lintas batas imigrasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan yaitu untuk memberi pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara
1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar: - Mengalokasikan formasi penerimaan CPNS bagi penduduk di sekitar perbatasan untuk ditugaskan di pos lintas batas tradisional. - Meninjau ulang nilai passing grade dalam ujian penerimaan CPNS bagi pelamar yang berasal dari kawasan perbatasan khususnya bagi lulusan sekolah menengah umum/sederajat (SMU) 2. Direktur Jenderal Imigrasi agar melakukan hal-hal sebagai berikut -Mengevaluasi pos lintas batas tradisional yang tidak aktif dan mengkaji pendirian pos lintas batas di jalur pelintasan tradisional yang belum ada pos lintas batas, serta menyampaikan hasilnya dalam pertemuan bilateral pembahasan terkait dengan pos lintas batas dengan pemerintah Malaysia -Menempatkan Pejabat Imigrasi di pos lintas batas tradisional. -Memberikan kesempatan dan prioritas bagi pegawai di kantor imigrasi yang memiliki PLB Tradisional untuk mengikuti pendidikan pejabat imigrasi. -Melakukan analisa jabatan dan beban kerja bagi pegawai yang ditempatkan di PLB Tradisional -Mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan pos lintas batas tradisional. -Melakukan sosialisasi dan bimbingan bagi kantor Imigrasi yang memiliki PLB tradisional dalam pengajuan anggaran APBN dan penggunaan PNBP untuk membiayai kegiatan operasional pos lintas batas tradisional. 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian agar: -Mengusulkan formasi CPNS untuk di tempatkan di pos lintas batas tradisional dengan memberi prioritas bagi pelamar dari penduduk setempat di sekitar pos lintas batas. -Mengkaji perlunya menambah klasifikasi jabatan dan kelas jabatan fungsional umum “Pengelola administrasi Lintas Batas” dengan grade 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM -agar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan singkat tentang fungsi keimigrasian di pos lintas batas bagi pegawai yang akan ditempatkan di PLB Tradisional.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)