petalitkumham
Judul : Perbantuan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Kerusuhan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Inspektorat Jenderal
Subjek Penelitian : Tentara Nasional Indonesia
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimana bentuk kebijakan, dasar hukum, dan mekanisme permintaan bantuan pada TNI dalam menangani kerusuhan di RUTAN/LAPAS; 2. Dalam penanganan kerusuhan di RUTAN/LAPAS siapa yang paling bertanggungjawab apabila TNI dilibatkan secara langsung, dan sampai berapa lama TNI ditugaskan; dan 3. Untuk mengantisipasi kemungkinan di masa mendatang, bagaimana kebijakan mekanisme dan dasar hukum permintaan bantuan pada TNI apabila kerusuhan di RUTAN/LAPAS juga disebabkan oleh serangan bersenjata dari luar untuk membebaskan tahanan/narapidana tertentu.
Keterbatasan jumlah petugas RUTAN/LAPAS dan keterbatasan jumlah anggota POLRI di suatu tempat/daerah dalam menghadapi amuk/agresifitas penghuni RUTAN/LAPAS dengan jumlah yang melebihi kapasitas maksimal, yang disertai perusakan, pembakaran, dan penyerangan kepada petugas, menyebabkan POLRI dan jajaran petugas pemasyarakatan meminta bantuan TNI
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: - bersama TNI menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor M.HH.07.HM.05.02 dan KERMA/II/IV/2015 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan ke tahap Perjajian Kerja Sama untuk mengatasi permasalahan di RUTAN/LAPAS; - perlu menetapkan RUTAN/LAPAS sebagai objek vital nasional yang strategis; - perlu menganggarkan dana tanggap darurat yang disiapkan untuk pengamanan kerusuhan RUTAN/LAPAS yang memerlukan bantuan dari TNI dan POLRI; - pembangunan RUTAN/LAPAS yang baru perlu dikoordinasikan dengan pihak POLRI dan TNI agar menjamin kondisi yang aman guna menghindari potensi kerusuhan baru; - Perjanjian Kerja Sama dengan TNI terkait pengamanan difokuskan kepada RUTAN/LAPAS yang dikategorikan rawan kerusuhan dengan indikasi over-crowded guna mencegah kerusuhan; - Perjanjian Kerja Sama dengan TNI untuk mengurangi over-crowded dengan pengiriman/penitipan narapidana tertentu kepada Lembaga Pemasyarakatan Militer yang masih memungkinkan; - Perjanjian Kerja Sama dengan TNI terkait peningkatan kapasitas sumber daya daya manusia RUTAN/LAPAS melalui pelatihan, mengingat pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan menerima 14.000 personil penjaga tahanan yang sangat memerlukan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan. 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan: - Dalam menangani kerusuhan di RUTAN/LAPAS yang tidak dapat dikendalikan secara internal meminta bantuan kepada TNI melalui mekanisme di bawah kendali operasi (BKO) dari POLRI. 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia: - Menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM; dan - Memerintahkan kepada seluruh anggotanya dalam hal terjadi serangan bersenjata dari luar untuk membebaskan narapidana di RUTAN/LAPAS agar responsif melakukan tindakan penegakan hukum mulai dari preventif sampai dengan represif sesuai prosedur tetap yang berlaku di TNI.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)