petalitkumham
Judul : Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dalam Proyek Perubahan File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Pegawai Negeri Sipil (PNS) & Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
a) Saat diklat dan setelah selesai diklat proyek perubahan, peserta diklat masih tetap pada jabatan dan unit yang sama, namun untuk menerapkan proyek perubahan tersebut tidak didukung dengan anggaran. b) Saat diklat dan setelah selesai diklat proyek perubahan, peserta diklat masih tetap pada jabatan yang sama, namun dimutasi pada kantor wilayah yang berbeda, sehingga penerapan proyek perubahan tidak dapat diterapkan di unit sebelumnya. c) Saat diklat peserta diklat telah merencanakan proyek perubahan, namun setelah selesai diklat alumni diklat dimutasi dan mendapat jabatan baru yang berbeda, dan tidak ada kaitannya dengan proyek perubahan. d) Belum adanya pengawasan dan pengendalian implementasi proyek perubahan di unit kerja alumni diklatpim. e) Sistem mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Kemenkumham belum memperhatikan hasil diklat proyek perubahan. Masih terdapat mutasi dan dan promosi tidak linear dan belum memperhatikan proyek perubahan yang telah dibuat oleh pejabat yang bersangkutan. f) Kurang dari 6 bulan setelah selesai diklatpim proyek perubahan, alumni telah dimutasikan ke unit yang baru.
Diklatpim tersebut menggunakan pendekatan atau pola yang baru. Tujuan kajian diklatpim ini untuk menghasilkan implikasi diklat dan kesinambungan proyek perubahan dengan pola baru tersebut. Kajian ini meliputi dua hal yaitu harapan yang ingin dicapai dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan diklatpim tersebut. Kelulusan peserta diklat sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan tersebut. Salah satu kunci keberhasilan proyek perubahan adalah kedisiplinan dalam eksekusi, sehingga proyek perubahan dapat diimplementasikan di tempat kerja peserta diklat
1. Sekretariat Jenderal dan BPSDM perlu melakukan pengawasan dan pengendalian agar penerapan proyek perubahan tersebut berjalan secara berkesinambungan dan mengendalikan agar alumni diklat proyek perubahan dapat mengimplementasikan proyek perubahan yang telah dibuat. 2. Kepala BPSDM Hukum dan HAM perlu mengembangkan model pembelajaran diklatpim terutama terkait dengan proyek perubahan dan mekanisme selama periode off campus. 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian perlu mengendalikan agar tidak memutasikan alumni diklatpim sedikitnya selama 6 bulan setelah diklat untuk dapat mengimplementasikan proyek perubahan yang dibuat. 4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian perlu memperhatikan alumni diklat pimpinan eselon 3 dan eselon 4, agar dimutasi atau dipromosikan sesuai dengan proyek perubahan yang dilakukan. 5. Sekretaris Jenderal dan Kepala Unit Eselon I/Unit Utama perlu mendukung anggaran proyek perubahan yang telah diprogramkan agar dapat diimplementasikan dengan baik. Karena pada saat presentasi akhir dihadiri oleh perwkilan Unit Utama sebagai pengampu proyek perubahan. 6. Menteri Hukum dan HAM RI perlu merevisi peraturan mengenai pedoman diklat manejerial pimpinan di lingkungan Kemenkumham dengan memasukkan unsur evaluasi pasca diklat.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)