petalitkumham
Judul : Optimalisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Pegawai Negeri Sipil (PNS) & Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Pegawai masih banyak yang berpikir gratifikasi adalah hal yang wajar dan belum dengan tegas untuk menindak pelaku Gratifikasi, dan juga banyak yang mengetahui larangan menerima hadiah berkaitan dengan jabatan/ pelaksanaan Tugas dan fungsinya, pelaksana pelayanan publik tetapi enggan melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pada UPG setempat. 2. Belum optimal penguatan Pengendalian Gratifikasi melalui public compaingn yang artinya peningkatan anti korupsi melalui komunikasi langsung untuk dapat melaporkan ketidakpuasan masyarakat dan adanya gratifikasi dalam pemberian pelayanan,
Melihat banyaknya jenis-jenis tugas dan fungsi pelayanan publik berdasarkan ORTA Kementerian Hukum dan HAM dan pelayanan pemasyarakatan, Imigrasi, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), dalam menjalankan tugas resiko tinggi akan adanya penerimaan gratifikasi yang masih dianggap sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan yang berpotensi kearah Korupsi sesuai penjelasan peraturan Pengendalian Gratifikasi diuraikan kedalam isi Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), berupa pemberian uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, merupakan gratifikasi
1. Inspektorat Jenderal selaku Pembina implementasi Pengendalian Gratifikasi agar : a. membuka akses kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk saling bertukar informasi mengenai dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. b. Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Hukum dan HAM dengan sasaran invidu-indivu yang berintegritas yang akan menjaga sistem dan organisasi berintegritas, bekerjasama dengan Deputi Pencegahan KPK. c. Penguatan SDM Pengelola UPG, maka tim UPG diupayakan mengikuti pembelajaran dari Anti-Corruption Learning Center (ACLC) menggunakan metode e-learning gratifikasi yang dapat diakses di website KPK sebagai peningkatan kompetensi UPG-UPG setempat. d. melaksanakan pencanangan anti gratifikasi dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dalam pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi sebagai kualitas peningkatan pelayanan publik serta kesiapan menuju keberhasilan peningkatan intergritas sadar diri pegawai terhadap anti korupsi. e. Diperlukan adanya platform aplikasi online UPG di Kementerian Hukum dan HAM secara nasional sama, agar memudahkan dalam pelaporan dan penanganannya bekerjasama dengan KPK . f. Memasukkan silabus mata kuliah pengendalian gratifikasi kepada peserta diklat manajerial ,tehnis, AKIP dan AIM di BPSDM Kementerian Kementerian Hukum dan HAM sehingga para pejabat dan pegawai diklat dengan kuat memupuk memahami secara integritas untuk pelaksanaan kepatuhan pengendalian gratifikasi dan dilaksanakan dengan tegas. g. Pengukuran Indeks Kepatuhan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Pengukuran ini dilakukan menggunakan metode evaluasi dan survei terhadap: Pemahaman ASN dan stakeholders mengenai gratifikasi, termasuk pemahaman proses dan mekanismenya, serta manfaat yang didapatkan dari PPG,Komitmen instansi terhadap pelaksanaan PPG,Ketersediaan aturan pengendalian gratifikasi serta peran UPG,Kepatuhan ASN dan stakeholders terhadap aturan pengendalian gratifikasi,Keterlibatan stakeholders; dan Kendala-kendala yang dihadapi, dengan mengevaluasi dilakukan penilaian terhadap proses dan perangkat implementasi PPG. h. Reward dan Punishment berjalan dengan baik. Apabila melanggar hukum gratifikasi dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat, pemberian promosi dan mutasi berdasarkan penilaian kinerja dan integritas. 2. Perlu dilakukan penguatan peran UPG, yaitu : a. Sebagai pengambil keputusan, bahwa UPG harus menyampaikan rekapitulasi atas hasil reviu UPG terhadap laporan gratifikasi yang diterima dari Pelapor ataupun laporan nihil, agar dapat disesuaikan pada kasus-kasus yang ada di pelayanan publik bidang Imigrasi, AHU, KI dan di Lembaga Pemasyarakatan adanya gratifikasi pada unit kerjanya. b. Setiap UPG pada Unit kerja diwajibkan membangun lingkungan pengendalian Zona Integritas menuju WBK /WBBM dengan melakukan kegiatan : - memberikan data-data titik-titik rawan gratifikasi (Mencari titik-titik lemah penerimaan GRATIFIKASI dilingkungan kerjanya) - Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan organisasi dan Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi dengan tujuan untuk meminilasir resiko yang telah terindikasi ; - Menginformasikan dan dikomunikasikan, sosialisasikan kepada seluruh pihak terkait pegawai dan masyarakat pengguna layanan/ pihak swasta sebagai mitra untuk diminta menandatangani kesepakan bersama untuk tidak melakukan Gratifikasi
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)