petalitkumham
Judul : Kajian Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Pemasyarakatan 2.
Subjek Penelitian : Narapidana Teroris
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1) Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan yang terbatas baik secara kuantitas, kualitas dan kompetensi untuk melakukan pembinaan napi teroris khususnya untuk melakukan profiling dan assesment. 2) Kondisi Lapas yang belum ideal untuk membina napi teroris seperti over kapasitas, tata ruang bangunan model lama, kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim. 3) Sistem Pembinaan Napi Teroris yang belum tersosialisasikan dan dapat diimplentasikan oleh petugas pemasyarakatan. 4) Kerjasama antar Instansi belum optimal terutama dalam tataran teknis pelaksanaannya.
Proses deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa hambatan antara lain over kapasitas lapas, keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan keahlian dalam proses deradikalisasi, sarana prasarana dan prilaku narapidana teroris dilapas. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan lembaga pemasyarakatan kesulitan dalam menempatkan narapidana teroris di lapas yang memiliki karakteristik khusus dan tingkat resiko yang cukup tinggi (high risk).
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar: a. Menetapkan satu Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pemasyarakatan khusus teroris yang dilengkapi sarana prasarana yang memenuhi standar keamanan narapidana resiko tinggi dan kebutuhan pembinaan/deradikalisasi khusus. b. Membangun Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM dengan BNPT yang terintegrasi dalam Pola penanganan terpadu bagi Napi Teroris dari mekanisme penempatan dan pembinaan Program Deradikalisasi serta Bimbingan Pemasyarakatan mulai dari penempatan di Brimob, Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan, penempatan pada Pusat Manajemen Deradikalisasi di Sentul Bogor. 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan: a. Membangun dan atau menyiapkan lembaga pemasyarakatan yang memenuhi kriteria Super Maximum Security (SMS) dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk menjadi lembaga pemasyarakatan khusus teroris. b. Mengevaluasi Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Manajemen Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Bagi Narapidana Terorisme, yaitu terkait dengan: b.1. status Lapas Khusus Kelas IIB Sentul: Lapas Khusus Teroris Kelas IIB Sentul tidak melaksanakan seluruh tugas dan fungsi suatu lembaga pemasyarakatan, terbatas pada pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, pengamanan dan sebagian kecil tugas dan fungsi pembinaan. Sedangkan program pembinaan, sarana dan prasarana dilakukan dan tanggung jawab BNPT karena Lapas tersebut sebagai pusat deradikalisasi BNPT. Oleh karena itu Lapas Khusus Teroris Sentul, lebih tepat menjadi “ Pusat Manajemen Deradikalisasi dan Bimbingan Pemasyarakatan Bagi Napi Teroris” sesuai dengan Tugas dan Fungsi untuk penguatan keberhasilan Pembinaan dan Program Deradikalisasi.sehingga tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM terbatas membantu mempersiapkan narapidana teroris dan pengamanan. b.2. Status petugas pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Petugas pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul sebagai BKO yang bertugas sebagai tenaga pengamanan dengan penunjukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta keberadaannya tidak berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. b.3. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris terkait : -Pertukaran data dan informasi tentang tindakan terorisme yang terjadi dan ada keterkaitan dengan narapidana yang didalam lembaga pemasyarakatan, agar Pihak lembaga pemasyarakatan dapat melakukan tindakan preventif termasuk penempatan Narapidana Teroris -Peningkatan pelaksanaan program deradikalisasi terpadu (dengan bekerjasama dengan instansi K/L, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, masyarakat) di semua lembaga pemasyarakatan yang membina napi teroris baik secara kuantitas, kualitas dan anggaran. -Peningkatan optimalisai pembinaan Program Deradikalisai terpadu melaui Rapat Koordinasi Penanganan Teroris pertriwulan, sesuai perkembangan hasil assessment. c. Menempatkan Napi teroris kategori high risk (tingkat resiko tinggi dan radikal level 1 dan 2) pada Lapas Super Maximum Security (SMS). d. Menempatkan petugas pemasyarakatan di cabang Rutan Mako Brimob dengan status BKO guna mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan dalam penanganan napi teroris mulai proses penyelidikan/penahanan oleh Densus 88 di Mako Brimob untuk melakukan profiling dan assesment napi teroris serta ketertiban administrasi tahanan, untuk pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta bimbingan setelah menjalani hukuman. e. Melakukan sosialisasi secara berkala dan mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris kepada seluruh atau Lapas yang membina Napi Teroris. f. Menyempurnakan Standar Operating Prosedure (SOP) Profiling dan Assesment Napi Teroris, yaitu : -Kompetensi Petugas Minimal S1, mempunyai keahlian dan/atau memiliki pengalaman dalam profilling dan assement resiko. -Pelaksanaan profiling dan assement resiko harus dilakukan oleh suatu TIM yang terdiri dari beberapa petugas yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam dan berasal dari berbagai instansi yang terkait untuk mendapatkan hasil yang akurat dan komprehensif tingkat resiko dan radikal untuk menempatan napi teroris. -Melakukan evaluasi penilaian terhadap napi teroris mengenai perkembangan tingkat risiko dan radikal untuk pembinaan lebih lanjut, yang ditetapkan oleh sidang TPP. (narapidana yang tingkat radikalisme tinggi dan narapidana yang masa hukuman pidana nya lama) -Menyusun SOP Pembinaan Napi Teroris yang terintegrasi antar ketentuan yang di tetapkan Ditjen Pemasyarakatan dengan BNPT, sebagai dasar peyusunan program/kegiatan dan anggaran pembinaan. g. Mengajukan formasi CPNS petugas pemasyarakatan dari beragam latar belakang pendidikan yang dapat mendukung program pembinaan dan deradikalisasi ( Sarjana Agama, Psikolog). h. Melakukan assesmen (integritas dan kompetensi) terhadap petugas pemasyarakatan yang membina narapidana teroris atau yang akan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan khusus teroris i. Merotasi petugas pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul maksimal dalam 1 (satu) tahun sekali, agar tidak terkontaminasi pengaruh paham ideologi radikalisme mengingat pembinaan dilakukan melalui pendekatan individual (kedekatan petugas pada warga binaan teroris). j. Meninjau kembali dan merehab desain bangunan lembaga pemasyarakatan blok khusus napi teroris agar sesuai dengan standar keamanan dan kebutuhan pembinaan/deradikalisasi. 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan tentang profiling dan assement narapidana teroris
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)