petalitkumham
Judul : Kajian Hukum dan HAM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Ditjen Hak Asasi Manusia 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
(1) analisis tren kapasitas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dan jenis kejahatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir: (2) analisis kebijakan pengampunan (grasi dan amnesti) dalam tataran yuridis; (3) dampak Grasi atau Amnesti pada negara-negara yang sudah lebih dulu menempuh langkah tersebut; dan (4) penyusunan parameter pemberian grasi atau amnesti kepada narapidana
Overkapasitas di Lapas/Rutan merupakan permasalahan yang serius serta sulit untuk dijabarkan,terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat ditempuh oleh negara-negara yang mengalami permasalahan over-kapasitas di penjara. Adapun strategi yang diajukan tentu didasarkan pada standar internasional tentang pemidanaan (sentencing) dan penghukuman (punishment), tanpa mengecualikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku
(1) Jalur Grasi. Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan langkah-langkah pemberian Grasi kepada Narapidana dengan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan (Pasal 6A UU Grasi) sebagai berikut: i. Menteri menginstruksikan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan penelitian dan/atau mengumpulkan informasi dari masyarakat, Kepala Lapas atau Kepala Bapas dalam rangka pengusulan terpidana yang akan diberikan grasi, yang meliputi: anak bermasalah dengan hukum, yang berusia di atas 70 tahun, narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pemidanaan, terpidana yang menyisakan 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun masa pemidanaan, dan narapidana yang menderita sakit berkepanjangan; ii. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Menteri menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah memetakan dan mengusulkan para terpidana tersebut agar mengajukan permohonan grasi kepada Presiden; iii. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menyusun pertimbangan hukum pemberian Grasi kepada Presiden. (2) Jalur Amnesti. Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan dua tahapan perumusan kebijakan Amnesti bersyarat kepada Narapidana sebagai berikut: i. Perencanaan a. Konsultasi publik. Tahapan meliputi kegiatan sosialisasi serta dengar pendapat dengan masyarakat tentang rencana amnesti. Dapat dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM, UPT, serta melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Konsultasi publik akan menghasilkan: kualifikasi narapidana dan kejahatan yang akan diampuni, penentuan akibat hukum amnesti, serta penentuan syarat amnesti. b. Penentuan kualifikasi narapidana. Kualifikasi narapidana dapat mempertimbangkan alasan kemanusiaan seperti: penyandang disabilitas, lansia, sakit berkepanjangan, dan anak. c. Penentuan kualifikasi kejahatan. Kualifikasi kejahatan dapat mempertimbangkan arah kebijakan penanggulangan kejahatan nasional, misalnya: mengampuni seluruh pengguna narkoba dan/atau seluruh pelaku tindak pidana umum dengan sisa masa pidana satu tahun. Pengecualian perlu dilakukan kepada: residiv. d. Penentuan akibat hukum. Akibat hukum dari kebijakan amnesti dapat meliputi: bebas dari hukuman penjara. e. Penentuan syarat. Amnesti dapat menyaratkan kerja sosial (pembersihan fasilitas umum, dll) sebagai klausul wajib bagi para penerima amnesti. Apabila tidak mematuhi maka amnesti dapat dicabut kembali. ii. Pelaksanaan a. Pemberian amnesti. Berdasarkan langkah-langkah persiapan sebelumnya, Presiden kemudian meminta pertimbangan dari DPR. b. Kerjasama. Dalam proses pemberian amnesti, Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya terkait pelaksanaan syarat amnesti. c. Pengawasan. Pengawasan proses amnesti dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (UPT Lapas, Balai Pemasyarakatan) dan Kepolisian setempat.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)