petalitkumham
Judul : Pelarian Narapidana dan Indikasi Pungutan Liar dalam Layanan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : -
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Ditjen Hak Asasi Manusia 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
a) Over Capacity: Over capacity/over crowded Rutan, hal ini tercermin dengan banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas yang seharusnya kapasitas 561 tapi dihuni 1593 orang (versi Rutan), namun pada saat kejadian data lebih daripada itu yaitu 1870 orang. b) Penyalahgunaan Wewenang : - Petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan belum optimal dengan tidak tersedianya Data Napi dalam SDP, yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan perlakuan diskriminasi dan pemerasan serta pungli dalam memberikan pelayanan dan pembinaan dengan melibatkan perantara tenaga pendamping; - Jumlah Napi yang belum kembali salah satu penyebab tidak teradministrasikan dengan baik dalam registrasi dan SDP c) Pembiaran Praktik Pungli: Praktik-praktik pungli, seperti penerapan tarif, mulai dari perpindahan kamar, menambah jam kunjungan, tingginya harga kebutuhan sehari-hari (rokok, deterjen, kopi) hingga beberapa kali lipat, bahkan sampai dengan melakukan ibadah dikenakan tarif. d) Penempatan Petugas Pemasyarakatan: Penempatan pegawai sebagai Ka. Lapas dan KPLP pada Rumah Tahanan Kelas IIB perlu mempertimbangkan hasil Penilaian Kinerja, hasil Integritas, jenjang pengalaman dalam pelaksanaan tugas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, kompetensi komunikasi yang mencerminkan kemanusiaan dan emosional serta integritas.
Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Dalam kenyataan prinsip pemasyarakatan belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga belum mampu melakukan perbaikan dan pembinaan mental maupun spritual terhadap narapidana.
1. Menteri Hukum dan HAM, agar mengintruksikan kepada Pimpinan Unit Eselon Utama dan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan penguatan melalui “Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Hukum dan HAM” sesuai dengan amanah Reformasi Birokrasi dan pembangunan revolusi mental; 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar: a. Melakukan penguatan dan perubahan mind set pada jajaran pemasyarakatan melalui “Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Hukum dan HAM” sesuai dengan amanah Reformasi Birokrasi dan pembangunan revolusi mental; b. Merumuskan kebijakan kewenangan Kepala UPT Lapas/Rutan dibidang kepegawaian terkait mekanisme mutasi internal dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai; c. Merumuskan mekanisme penempatan pegawai (mutasi dan promosi) dengan mempertimbangkan hasil penilaian Kinerja, assesment integritas, kompetensi pegawai, dan pengalaman dalam jabatan dengan kondisi UPT yang akan diusulkan pejabatnya; d. Menyelenggarakan Diklat teknis ditempat tugas dalam bentuk In-House Training dengan tenaga pengajar sebagai mentor (praktek kerja dilapangan); e. Melakukan pemetaan penyesuaian beban kerja Lapas/Rutan disesuaikan dengan tingkat eselonering dan standar yang harus dipenuhi; f. Meningkatkan Pengawasan berjenjang sampai tingkat Lapas/Rutan. antara lain bidang administrasi (implementasi pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan), penanganan pengaduan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi pelayanan terhadap hak-hak warga binaan; g. Penetapan Standardisasi pintu gerbang Lapas/Rutan guna mencegah terjadinya pelarian masal Narapidana/Tahanan. 3. Inspektur Jenderal agar mengintruksikan kepada para Kepala Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk mengoptimalisasikan pera tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Unit Pemberantas Ungli (UPP) untuk memetakan area-area resiko Gratifikasi dan Pungli dan membuat kegiatan pengendaliannya dan mensosialisasikan, mendokumentasikan serta menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat/Wargabinaan Pemasyarakatan. 4. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau agar: a. Membuat Peta Resiko Penanganan Ketertiban Lapas/Rutan beserta pengendalian dan mitigasi resiko serta melakukan pemantauan dan evaluasi implementasinya; b. Segera mengusulkan untuk melakukan rotasi dan mutasi petugas di Lapas/Rutan berdasarkan hasil Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan hasil assesment integritas dan kompetensi pegawai, serta pengalaman dalam jabatan; c. Melakukan pembinaan (mentor) terhadap petugas secara kontinyu dan berjenjang dibidang teknis dan meningkatkan pelayanan atas hak-hak Narapidana/Tahanan secara tepat waktu dengan pendekatan kemanusiaan berdasarkan hati nurani; d. Meningkatkan Pengawasan terhadap Lapas/Rutan antara lain bidang administrasi (implementasi pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan), penanganan pengaduan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi pelayanan terhadap hak-hak warga binaan, dan implementasi Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)