petalitkumham
Judul : Kajian Naskah Akademik RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M, H. Syprlanus Ariestaus, S,H., M,H. Nevey Varida Ariani, S,H., M,Hum.
Metode Penelitian : yuridis normatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Sekretariat Jendral,Ditjen Administrasi Hukum Umum,Mentri Hukum
Subjek Penelitian : badan usaha
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/file/3a68eaf59f933451ba87331881c4de05.html
1.Apa dan bagaimana Prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum kepalitan di indonesia? 2.Bagaimana akibat hukum kepalitan dan akibat hukum penundaan kewaajiban pembayran hutang? 3.Bagaimana penerapan norma dan prinsip hukum kepalitan dalam putusan peradilan?
1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum kepalitan di indonesia; 2.Untuk mengetahui akibat hukum kepalitan dan akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang; 3. Untuk mengetahui penerapan norma hukum dan prinsip hukum kepalitan dalam putusan peradilan.
1.Perlunya pembedaan peraturan antara kepalitan terhadapan baan hukum,khususnya perseroannya terbatas, dengan kepalitan terhadap orang perseorangan dan badan usaha non badan hukum,karena ada perbedaan-perbedaan prinsip didalamnya, diantaranya mengenai akibat kepalitan, mengenai on going concern, dan mngenai pertanggungjawaban . Tanpa ada oerbedaan didalamnya bisa terjadi kerancuan norma antarasatu dan lainnya. 2. Peerlunya Undang-Undang perseroan terbatas mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalh antara lain karenatidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit yang harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar utan-utannya kepada kereditornya tidak dapat dicabut kepailitannya akan tetapi perseroan terbatas tersebut demi hukum bubar. 3. Berkaitan dengan debt collection, maka perlunya pencabutan peraturan yang membatasi hak-hak dibidang hukum publik lbagi mantan dereksi, komisaris, pemegang saham ataupun sbyek hukum lainnya karen ahal tersebut tidak sesuai dengan hak ikat kepailitan yang hanya cukup mengenai harta kekayaannya saja dan tidak menyangkut hak-hak kepedatan atau hak personallainnya atau hak-hak di bidang hukum publik. 4.Penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan dalam praktek peradlan di niaga adalah telah terjadi banyak inkonsistensi putusan peradilan terhadapn prinsip dan norma hukum kepailitan sehingga terjadi pula disinkronisasi karena terjadi penyimpangan-penyimpangan prinsip dan norma hukum kepailtan dalam putusan0putusan kepailitan di peradilan niaga baik itu penyimpangan terhadap ketentuan perndang-undangan yang ada maupun penyimpangan terhadap prinsip kepailitan padaumumnya.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)