petalitkumham
Judul : Upaya Pencegahan dan Pemberantsan Pelaku Peyelahgunaan Konvergesi Media Untuk Bisnis Prostitusi Online File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Diana Yusyanti
Metode Penelitian : Normatif Diskriptif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : SEKRETARIAT JENDRAL,BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,BADAN PEMASYARAKATAN,
Subjek Penelitian : Media Sosial
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/upaya-pencegahan-dan-pemberantsan-pelaku-peyelahgunaan-konvergesi-media-untuk-bisnis-prostitusi-online
1. Bagaiman upaya pencegahan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku penyalahgunaan konvergensi media melauli media sosial: Jejaring sosial Facebook dan Blacberry massenger serta micro blogging twitter untuk tujuan bisnis prostitusi onlline? 2. Bagaimana upaya pemberantasan terhadap pelaku penylahgunaan konvergensi media untuk bisnis prostitusi onlline melalui pendekatan peraturan perundang-undangan KUHP (pasal 296, 297 dan 506), UU no. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU TPPO)?
1. Untuk mngetahui upaya pencegahan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku bisnis prostitusi onlline melalui media sosial (Jejaring sosial Facebook dan Blacberry massenger serta micro blogging twitter). 2. Untuk memberikan masukan berupa penambahan pasal dalam RUU KUHP selain itu pembentukan payung hukum konvergensi media dalam upaya memberantas pelaku penyalahgunaan pelaku media melalui Jejaring sosial Facebook dan Blacberry massenger serta micro blogging twitter dengan mengkaji bebagai Undang-undang terkait dengan isu hukumyang sedang di teliti, yaitu KUHP pasal 55,296,297,506, UU No 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan PERDA DKI.
1. Ditunjukan kepada Dirjen peraturan perundang-undangan perlu melakukan penambahan pasal dalam RUU KUHP yang mengatur pelaku (PSK) laki-laki dan pengguna Psk laki-laki dalam kegiatan bisnis prostitusi onlline. 2. Perlu pasal yang mengatur tentang prostitusi onlline pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dantransaksi elektronik. 3. Perlu dibuat pembentukan payung Hukum Konvergensi Media. 4. Perluadanya koordinasi yang intensif antarapara penyidik yaitu dari kementrian keminfo,kepolisian dan kejaksaan dalam menjegah pelaku bisnis prostitusi onlline. 5. Slain penyidik perlu memperkaya keilmuan dibidang teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang berkaitan dengan dunia maya agar supaya dalam melakukan pemblokiran situs-situs terkait tindak pidana pelaku bisni prostitusi onlline dapat dilakukan penyidik secara mandiri. 6. Perlu adanya pemberian sanksi dan hukum berat bagi pihak yang terlibat pornografi dan prostitusi onlline. Hukum berat itu tidak hanya untuk PSK wanita sebagai pelaku bisns prostitusi onlline, tetapi bagi pengguna PSK danmucikari sebagai pihak yang terlibaat dan mem-back up kegiatan prostitusi online. 7. Khusus untuk wilayah DkI Jakarta perlu disosialisasi kan dan di implementasikan dalam menjerat pelaku bisnis prostitusi online yaitu pasal 42 dan pasal 43 perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum 8. Perlu mengankat pasal 42 dan pasal 43 perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum kedalam KUHP untuk memberantas pelaku penyalahan pelaku konvergensi media untuk bisnis prostitusi online, baik sebagai: pelaku yaitu memberi jasa PSK dan pengguna PSK, dengan mengangkat substansi dari PERDA yaitu peraturan yang dapat menjerat pelaku (PSK).
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)