petalitkumham
Judul : Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dalam Sistem Hukum Indonesia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Yulianto
Metode Penelitian : deskriptif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Permasyarakatan 3. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Tahanan
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/pelayanan-tahanan-menurut-undang-undang-nomor-8-tahun-1981-dalam-sistem-hukum-indonesia
1. Bagaimana implementasi pelayanan tahanan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? 2. Bagaimana kendala pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara / / Lembaga Permasyarakatan?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak seorang tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan sampai pada tahap putusan; dan untuk mengetahui mekanisme pelayanan tahanan di masing-masing institusi penegak hukum. Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Daerah lstimewa Yogyakarta.
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Perundang-undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan, sehingga dapat pedomani oleh institusi penyelenggara pelayanan tahanan. 2. Aparat penegak hukum ( kejaksaan, kepolisian, hakim/petugas pengadilan, dan petugas rutan/lapas ) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait dengan pelayanan tahanan. 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementrian Keuangan agar melakukan penyeragaman standar biaya makan untuk tahanan baik di Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun di Rumah Tahanan Negara dengan cara merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)