petalitkumham
Judul : Studi Meta Harmonisasi Peraturan Tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Untuk Kesejahteraan Masyarakat File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Daniel L. Tobing, S.H. Petrus Uje Palue, S.H., M.Si. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Rahjanto, S.I.P., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos.
Metode Penelitian : teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan Focus Group Discussion
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Badan Usaha Milik Negara, Masyarakat
Kategori Penelitian : Meta Analisis Hukum dan HAM
E-Book : -
1. Bagaimanakah hubungan kausalitas antara privatisasi BUMN dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia? 2. Bagaimanakah harmonisasi peraturan tentang privatisasi BUMN untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Dikemukakan bahwa sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasilhasil yang dicapai, produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
a. Kementerian BUMN perlu memperbesar komposisi kepemilikan saham yang melibatkan masyarakat sesuai dengan tujuan dari privatisasi yaitu memperluas kepemilikan masyarakat atas persero. Dalam mempertahankan kepemilikan negara terhadap BUMN, pemerintah tetap perlu membuat golden share sehingga dapat memveto kebijakankebijakan yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan ketika kepemilikan saham di BUMN relatif kecil. b. Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan instansi terkait perlu membuat inventarisasi bidang usaha yang tertutup (tidak dapat dimasuki pemodal asing) dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta inventarisasi sektor BUMN yang tidak dapat diprivatisasi untuk memperjelas ketentuan Pasal 77 UU BUMN yang mengatur kriteria Perusahaan Perseroan (Persero) yang tidak dapat diprivatisasi.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)