petalitkumham
Judul : Perkembangan Hukum Adat Berkenaan dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Pengarah : Ma’mum, Bc.IP, SH, MH Penangung Jawab : RR. Risma Indriyani, SH, M.Hum Koordinator : Indah Kurnianingsih, SH Ketua Tim : Suharyo, SH, MH Sekretaris Tim : Bungasan Hutapea, SH Anggota : 1. Muharjunef, SH, MH 2. J.M. Henny Wiludjeng, SH, MH (Dosen Hukum Adat, Universitas Atmajaya) 3. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH Sekretariat : 1. Sujatmiko, SH, M.Si 2. Yuditia Nurimaniar, SH, M.Si 3. RR. Sri Redjeki Sulistyaningtyas, S.Sos
Metode Penelitian : Normatif dan Sosiologis
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Subjek Penelitian : Hukum
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/perkembangan-hukum-adat-berkenaan-dengan-pemberlakuan-otomi-khusus
1. Bagaimana profil hukum adat di masyarakat Papua? 2. Apakah eksistensi hukum adat di Papua dilindungi berkenaan penerapan otonomi khusus? 3. Apakah terdapat kendala-kendala berkenaan perlindungan hukum adat di Papua, dengan penerapan otonomi khusus?
1. Untuk mengetahui profil hukum adat dimasyarakat Papua. 2. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat di Papua dilindungi berkenaan penerapan otonomi khusus. 3. Untuk mengetahui kendala-kendala berkenaan perlindungan hukum adat di Papua, dengan penerapan otonomi khusus.
1. Untuk mendalami, memahami dan mengetahui perkembangan yang lebih komprehensif tentang perkembangan hukum adat di Papua, penelitian hukum adat di Papua harus memfokuskan masing-masing pada wilayah hukum adat sebagai kegiatan penelitian hukum lanjutan dan harus diselesaikan dalam periode tertentu. 2. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, Pada 2 (dua) pasalnya perlu direvisi: a. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kewenangan daerah Pada Pasal 4 (4) yang semula berbunyi kewenangan daerah Kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diaturdalam peraturan perundang-undangan. menjadi kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk untuk perlindungan, penghormatan masyarakat hukum adat diwilayahnya. b. Untuk memperkuat tugas dan wewenang MRP Pada Pasal 20 (1). C yang semula berbunyi memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. menjadi memberikan pertimbangan dan persetujuan, serta pengesahan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. 3. Peningkatan profesionalisme anggota MRP mutlak dilakukan. Hal ini diawali dengan sistem penerimaan, pendaftaran, baik melalui penguatan sdm, dan sistem keterwakilan yang proporsional dan transparan.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)