petalitkumham
Judul : Studi Meta Peran Negara Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Penanggung Jawab : Daniel L. Tobing,, S.H. Koordinator : Petrus Uje Palue, S.H., M.Si. Penulis Utama : Rahjanto, S.I.P., M.Si. Anggota : Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos.
Metode Penelitian : systematic review kualitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia
Subjek Penelitian : Negara dan Masyarakat
Kategori Penelitian : Meta Analisis Hukum dan HAM
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/studi-meta-peran-negara-terhadap-pemenuhan-hak-masyarakat-adat-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia
Bagaimana hasil penelitian sebelumnya yang menggambarkan problematika peran negara terhadap pemenuhan hak Masyarakat Adat dalam perspektif hak asasi manusia ?
Pemahaman yang belum merata atau bersesuaian dengan kondisi karakteristik Masyarakat Adat sebagaimana adanya di kalangan Pemerintah. Belum ada keseragaman pada semua wilayah di Indonesia dalam memberikan pengakuan secara legal atas keberadaaan Masyarakat Adat di masing-masing Pemerintah Daerah. Dari perspektif Hak Asasi Manusia seharusnya pengakuan secara legal tersebut mencakup hak-hak dasar seperti halnya hak ekonomi, sosial, budaya serta hak sipil dan politik
a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui; - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar melakukan konsolidasi dengan membentuk diskusi kelompok-kelompok ahli (peer groups) dan penghimpunan pendapat para ahli di bidangnya masing-masing, seperti sosiologi, antropologi, budaya, hukum, serta hasil-hasil penelitian yang relevan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional - Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan b. Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; agar melaksanakan tindakan segera (immediate action) mendorong Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan pembentukan desa atau desa adat atau dengan sebutan lain berdasarkan asal usul pemerintahan asli di wilayah setempat agar melakukan pemantauan perkembangan maupun kemajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual c. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; agar melaksanakan tindakan segera (immediate action) untuk menetapkan pembentukan desa atau desa adat atau dengan sebutan lain berdasarkan asal usul pemerintahan asli di wilayah setempat.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)