petalitkumham
Judul : STUDI META PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK NARAPIDANA File Pendukung

Harus Login
Peneliti : T. Daniel L. Tobing, S.H. Petrus Uje Palue, S.H., M.Si Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Rahjanto, S.IP, M.Si. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos.
Metode Penelitian : Studi ini melakukan pengumpulan data input melalui akses internet (Google, Google Scholaar, Scopus, Jstore, Pro-request) dan penelusuran kepustakaan baik buku-buku hasil penelitian maupun jurnal, dan sebagainya.
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Meta Analisis Hukum dan HAM
E-Book : -
Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dikemukakan permasalahan pokok yaitu: Bagaimana sintesis beberapa hasil penelitian terkait dengan pemberian hak-hak narapidana?
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini tercermin di seluruh dimensi kebijakan revitalisasi dan reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yang merupakan salah satu bentuk pengejawantahan visi ‘menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
1. Birokrasi yang panjang menjadi penyebab seringnya keterlambatan pemberian hak-hak narapidana oleh karenanya diperlukan adanya pelimpahan kewenangan kepada pihak LP untuk memberikan keputusan pemberian hak-hak narapidana. 2. Syarat penjamin yang sering tidak dimiliki oleh narapidana menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak-hak narapidana, dan dalam proses pengawasan terdapat resiko jika penjaminnya bukan dari keluarga. Oleh karenanya diperlukan penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai penjaminnya. 3. Adanya biaya pemberkasan yang masih dialami oleh narapidana dikarenakan sistem online yang telah ada mengharuskan juga adanya pemberkasan sampai dengan rangkap 3. Dengan demikian diperlukan adanya pengembangan sistem online yang telah ada. 4. Tidak adanya kutipan putusan hakim menjadi kendala yang terus menerus terjadi.Dari keadaan seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang sinergi dalam sistem peradilan pidana terpadu (SPPT). Lembaga penegak hukum di Indonesia jalan dengan visi dan misinya masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu melaksanakan internalisasi konsepsi pemasyarakatan kedalam Sub sistem peradilan pidana lainnya melalui forum Mahkumjakpol/Dilkumjakpol. 5. Dengan adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan Justice Collaborator dari instansi/lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu perlu dikaji kembali syarat-syarat pemberian hak-hak narapidana didalam PP Nomor 99 Tahun 2012.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)