petalitkumham
Judul : Legitimasi Permapasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua Tim : Yuliyanto, S.H., M.H. Sekretaris Tim : Fuzi Narindrani, S.H. Anggota Tim : 1. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. 2. Adnan Topan Husodo, S.Pd., M.A. (Koordinator ICW) 3. Syprianus Ariesteus, S.H., M.H. 4. Suharyo, S.H., M.H. Sekretariat : 1. Sujatmiko, S.H., M.Si. 2. Yuditia Nurimaniar, S.H., M.Si. 3. Endah Anggraini
Metode Penelitian : deskriptif kualitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BalitbangKumHam
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Komisi Pemberantasan Korupsi 4. Mahkamah Konstitusi
Subjek Penelitian : Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/legitimasi-permapasan-aset-pada-pelaku-tindak-pidana-korupsi
1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dikaitkan dengan perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara? 2. Bagaimana legitimasi perampasan aset tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia?
mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi dikaitkan dengan perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui legitimasi perampasan aset tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia
. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi yang mengedepankan aspek pengembalian kerugian negara, maka untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum, disarankan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendorong perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang berpotensi menjadi kendala dalam proses pengembalian kerugian negara dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi 2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan mengedepankan aspek pengembalian kerugian negara sudah semakin mendesak mengingat peraturan perundang-undangan yang ada masih memiliki keterbatasan yang dapat menghambat aparat penegak hukum dalam mengedepankan aspek pengembalian kerugian negara dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)