petalitkumham
Judul : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. Syprianus Ariesteus S.H., M.H Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum
Metode Penelitian : Yuridis-Empiris
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Stakeholder : Kementerian Hukum dan HAM Bank Pemerintah dan Swasta Pengusaha
Subjek Penelitian : Kepailitan dalam Perbankan
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-studi-hukum-dalam-rangka-penyusunan-naskah-akademik-rancangan-undang-undang-nomor-37-tahun-2004
1. Apa dan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum kepailitan di Indonesia? 2. Bagaimana Akibat Hukum Kepailitan dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? 3. Bagaimana penerapan norma dan prinsip Hukum Kepailitan dalam Putusan Peradilan ?
Peraturan terkait Kepailitan Peraturan Perbankan
1. Perlunya pembedaan pengaturan antara kepailitan terhadap badan hukum, khususnya perseroan terbatas, dengan kepailitan terhadap orang perseorangan dan badan usaha non badan hukum, karena ada perbedaan-perbedaan prinsip didalamnya 2. Perlunya undang-undang perseroan terbatas mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. 3. Berkaitan dengan prinsip debt collection, maka perlunya pencabutan peraturan yang membatasi hak-hak keperdataan maupun hak-hak di bidang hukum publik bagi mantan direksi, komisaris, pemegag saham ataupun subyek hukum lainnya 4. Penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan dalam praktek di peradilan niaga adalah telah terjadi banyak inkonsistensi putusan peradilan terhadap prinsip dan norma hukum kepailitan sehingga terjadi pula disinkroinisasi antara satu putusan dengan putusan yang lainnya.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)