petalitkumham
Judul : Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dalam Sistem Hukum di Indonesia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Yuliyanto, S.H., M.H.
Metode Penelitian : Deskriptif Analitik
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Stakeholder : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aparat Penegak Hukum Kementerian Keuangan
Subjek Penelitian : Pelayanan Tahanan
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/pelayanan-tahanan-menurut-undang-undang-nomor-8-tahun-1981-dalam-sistem-hukum-indonesia
1. Bagaimana implementasi pelayanan tahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? 2. Bagaimana kendala pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan?
prosedur pelayanan tahanan dalam sistem hukum di Indonesia
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan, sehingga dapat dipedomani oleh setiap institusi penyelenggara pelayanan tahanan. 2. Aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, hakim/ petugas pengadilan, dan petugas Rutan/Lapas) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait pelayanan tahanan. 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan agar melakukan penyeragaman standar biaya makan untuk tahanan baik di Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun di Rumah Tahanan Negara dengan cara merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017. 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar: a. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas Rutan/Lapas dalam melaksanakan pelayanan tahanan. b. Kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka memberikan penyuluhan hukum dan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh warga binaan/tahanan, sehingga warga binaan/tahanan paham atas kesalahan yang telah dilakukannya.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)