petalitkumham
Judul : Laporan Pengkajian Hukum di Wilayah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : metode normatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BalitbangKumHam
Stakeholder : 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Pemerintahan
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : -
1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di kabupaten kapuas ? 2. Bagaimana penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kabupaten kapuas ?
Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada suatu lembaga yang berbadan hukum untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki negara
1. dengan adanya rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat lebih mengikat dan mempertegas kewajiban Perseroan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Esensi dari ditetapkannya pengaturan mengenai Rancangan Peraturan daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kapuas sebenarnya sudah baik yaitu dengan maksud mengatur agar setiap Perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Terkait dengan bentuk Perusahaan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, kami sarankan untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menyebutkan secara tegas Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 3. Bahwa dalam Penentuan besaran dana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebaiknya tidak menentukan besaran dana, namun perlu memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 4. Perlunya penerapan sanksi yang tegas tidak hanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas saja, namun juga Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ketika disepakati bahwa konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sifatnya wajib bukan sukarela
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)