petalitkumham
Judul : Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Pengarah : Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H. Penanggung Jawab : Rr. Risma Indriyani, S.H., M.Hum Koordinator : Muhammad Ramdan, S.H., M.Si. Ketua Tim : Yul Ernis, S.H., M.H. Sekretaris Tim : Melok Karyandani, S.H. Anggota Tim : 1. Marulak Pardede S.H., M.H.APU 2. Syprianus Aristeus, S.H., M.H 3. Jawardi, S.H., M.H (Penyuluh Hukum BPHN) Sekretariat : 1. Maria Lamria, S.S, M.Si 2. Dian Nurcahya, S.E, M.Si 3. Kuswardini
Metode Penelitian : Penelitian deskriptif & Yuridis-Empiris
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BalitbangKumHam
Stakeholder : 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum 2. Diitjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Masyarakat
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/penyuluhan-hukum-dalam-upaya-peningkatan-kesadaran-hukum-masyarakat
1. Bagaimana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat?. 2. Bagaimana Metode Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat? 3. Bagaimana Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat?
bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat; bagaimana metode penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan bagaimana dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat.
1. Untuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) a. Frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan (misalnya: 4 kali setahun), dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, baik tempat maupun materinya. b. Melakukan revisi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yaitu Pasal 8 c. Perlu peningkatan kualitas maupun kuatintas SDM tenaga fungsional Penyuluh Hukum agar lebih profesional, melalui uji kompetensi. d. Perlu ditingkatkan anggaran penyuluhan hukum untuk kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM. e. Meningkatkan metode penyuluhan hukum secara lansung melalui ceramah dengan inovasi seni yang disesuaikan dengan kondisi peserta antara lain berupa: lawak, ludruk-ludruk, pewayangan, dan pemutaran film pendek. 2. Untuk Kepolisian a. Divisi Humas Mabes Polri dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, sebaiknya melakukan koordinasi dengan BPHN. b. Perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan di sinergiskan antar intansi. 3. Untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM a. frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan (misalnya: 4 kali setahun), dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, baik tempat maupun materinya. b. perlu membuat peta permasalahan hukum sebelum dilakukan penyuluhan hukum. c. Perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan di sinergiskan antar intansi. 4. Untuk Biro Hukum Pemda / (DKI, Sumut/Sulsel/ Bali) a. Perlu di programkan kembali kegiatan Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum Pemda. b. Perlu peningkatan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pembinaan dan penyuluhan hukum dengan skala prioritas. c. Perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan di sinergiskan antar intansi. 5. Untuk Kelurahan/ Masyarakat a. Perlu aktif melakukan koordinasi dengan BPHN dalam upaya pelaksanaan penyuluhan hukum. b. Kelurahan perlu aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan materi Penyuluhan Hukum apa yang dibutuhkan oleh Desa atau Kelurahan.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)