petalitkumham
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan lokal dalam Penataan Ruang File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Pengarah : Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H. Penanggung Jawab : Rr. Risma Indriyani, S.H., M.Hum. Koordinator : Muhammad Ramdan, S.H., M.Si. Ketua Tim : Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. Sekretaris Tim : Muhaimin, S.H. Anggota Tim : 1. Ahyar, S.H., M.H. 2. Bungasan Hutapea, S.H 3. Rosmi Darmi, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dian Nurcahya, S.E., M.Si. 2. Maria Lamria, S.S., M.Si.
Metode Penelitian : metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BalitbangKumHam
Stakeholder : 1. Ditjen Peraturan Perundang-undangan, 2. Ditjen Pemasyarakatan, 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Masyarakat
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/perlindungan-hukum-terhadap-kearifan-lokal-dalam-penataan-ruang
1. Bagaimana kedudukan kearifan lokal dalam regulasi terkait penataan ruang Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam penataan ruang di Indonesia?
Bagaimana kedudukan kearifan lokal dalam regulasi terkait penataan ruang Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam penataan ruang di Indonesia
1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM: a. Perlu diadakan penelitian lanjutan terkait Perlindungan hukum terhadap Kearifan Lokal dalam penataan ruang, mengingat urgensi dan implementasi dalam konteks kekinian yang ternyata masih menimbulkan problematika. b. Penelitian lanjutan dilakukan di daerah yang memiliki karakter dan kearifan lokal yang khas seperti zooning adat seperti D.I. Yogyakarta, juga dilakukan ke daerah timur seperti Papua, serta ke daerah di mana adat diperlakukan secara istimewa dan diakomodir secara khusus, misalnya saja di Kalimantan Tengah. 2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM: a. Kearifan Lokal dalam penataan ruang memiliki keterkaitan dengan dua bidang yang terdapat di Pusat Analisis dan Evaluasi, yaitu Bidang Sosial Budaya dan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terkait regulasi kearifan lokal dalam penataan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah. b. Bidang Naskah Akademik di Pusat Perencanaan bisa berkoordinasi dengan Puslitbang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM jika membutuhkan penelitian terkait penataan ruang dalam melakukan penyusunan naskah akademik Undang-Undang terkait Tata Ruang. 3. Direktur Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: a. Perlu melakukan koordinasi dan penelitian bersama dengan Balitbang Hukum dan HAM RI, karena dalam banyak hal utamanya hal teknis maka SDM di Ditjen Tata Ruang jauh lebih memahami. b. Melakukan sosialisasi dan instruksi agar penataan ruang di Indonesia mempertimbangkan pula kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundangundangan. 4. Untuk Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan: Perlu melakukan koordinasi dan penelitian bersama dengan Balitbang Hukum dan HAM RI, karena dalam banyak hal utamanya terkait penataan ruang di wilayah laut dan daerah pesisir pun perlu diteliti secara khusus. 5. Pemerintah Daerah a. Memastikan agar partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah terkait penataan ruang benar-benar diakomodir secara substantif dan bukan sekedar prosedural formil belaka. b. Pemerintah provinsi kabupaten/kota mengakomodir dan memperhatikan eksistensi kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang dalam peraturan daerah yang mengatur tata ruang. 6. Mempertahankan regulasi tingkat nasional terkait penataan ruang karena sudah cukup baik, jika ada permasalahan itu terjadi dalam tataran implementasi dan pemahaman yang berbeda. Koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait menjadi penting sebagai solusi.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)