petalitkumham
Judul : Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tony Yuri Rahmanto, S.H.; Oki Wahju Budjianto, S.E., M.M ; Anita Marianche,S.H.; Yatun, S.sos ; Putikha, S.H. ; Galuh Hadiningrum, S.H.
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2015
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Pemerintahan Daerah
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/evaluasi-peran-pemerintah-daerah-dalam-pemenuhan-hak-memperoleh-keadilan-terkait-akses-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin
1. Bagaimanakah Implementasi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin? 2. Bagaimana Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk mengetahui implementasi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin dan untuk mengetahui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat meningkatkan peran dalam pemberian bantuan hukum guna pemenuhan HAM terhadap Rakyat miskin, peran yang dilakukan yaitu : a. Dari Jalur Regulasi, Pemerintah daerah perlu menetapkan sebuah kebijakan melalui peraturan daerah Provinsi atau Peraturan Kabupaten/Kota b. Pemda dapat menganggarkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui APBD c. Biro Hukum Pemda melakukan diseminasi kebijakan hukum kepada masyarakat perihal pemenuhan akses hak memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin 2. Pemerintah daerah Provinsi perlu melakukan koordinasi kepada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)