petalitkumham
Judul : Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum untuk Memastikan Peradilan berpihak pada Keadilan Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : non-probabilistik
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Masyarakat
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum untuk memastikan Peradilan berpihak pada Keadilan Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur?
Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state).
- Penataan Ulang Sistem Informasi Layanan: - fokus dari perbaikan kualitas pelayanan bantuan hukum berfokus pada perbaikan sistem layanan bantuan hukum. Tujuan dari penataan ulang sistem layanan adalah untuk memerankan secara optimal Bantuan hukum, sebagai akses terhadap perlindungan dan keadilan rakyat miskin, yang meliputi, pusat pengembangan informasi layanan hukum, dan memberikan asistensi teknis –non pendampingan- hukum terkait dengan kasus hukum. -Standar Pelayan Minimal sebagai indicator minimal kinerja yang harus bias dimonitoring dan evaluasi bersama
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)