petalitkumham
Judul : Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Singkawang, Kalimantan Barat File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : yuridis normatif dan metode yuridis empiris
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Masyarakat
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1) Bagaimana Pemerintah mengimplementasikan kebijakannya dalam memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin? 2) Bagaimana keberadaan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan perbandinganya dengan ketersediaan pengacaranya? 3) Bagaimana pula pelaksanaan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis?
Informasi, data, dan faktor-faktor Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu , termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
1. Badan Pembinaan Hukum Nasional harus melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di daerah, sejak dari proses Verifikasi hingga proses pencairan anggaran. 2. Harus dilakukan sosialisasi ke sebagian wilayah tempat Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi berdomisili. 3. 4. Agar dalam proses Verifikasi dan Akreditasi ke depan, Penyelenggara Bantuan Hukum dapat mempertimbangan Organisasi Bantuan Hukum di daerah Kabupaten/Kota, hal ini bertujuan agar Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin ini dapat menjangkau masyaakat di pelosok daerah
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)