petalitkumham
Judul : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Berbasis Hak Atas Kesejahteraan File Pendukung

Harus Login
Peneliti : -
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Subjek Penelitian : Perusahaan, Pekerja/Buruh maupun serikat Pekerja/Buruh, Dinas Tenaga Kerja (Provinsi/Kab/Kota), Dewan Pengupahan dan Akademisi
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimana penetapan upah minimum di provinsi ? Bagaimana Implementasi upah minimum berbasis hak atas kesejahteraan ?
1. Penetapan upah minimum di Provinsi 2. Implementasi upah minimum berbasis hak atas kesejahteraan
1, Merevisi PP 78/2017 khususnya di pasal yang terkait dengan peran Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja/Buruh dan Asosiasi Pengusaha harus dilibatkan dalam menentukan kenaikan upah minimum melalui survei komponen KHL dan tidak memberlakukan formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. 2. Segera dibuat sebuah peraturan perundang-undangan baru mengenai upah layak yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh, karena sudah saatnya upah minimum diganti menjadi upah layak yang lebih berpihak terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. 3. Penetapan Upah Minimum yang berlaku sampai saat ini masih dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur sehingga dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. dengan melalui Peraturan daerah maka wakil rakyat di DPR akan ikut terlibat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. 4. Merevisi kebijakan terkait penempatan pengawas ketenagakerjaan dimana berdasarkan pada asas hukum lex specialis derogat legi generali, seharusnya yang menjadi pedoman pemerintah dalam rangka pembentukan unit pengawasan ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Jika pemerintah ingin tetap menarik fungsi pengawasan ketenagakerjaan ke tingkat provinsi maka cukup koordinasinya saja sementara seluruh staf dan infrastrukturnya tetap dibiarkan dekat dengan pekerja/buruh.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Aceh KOTA BANDA ACEH • Upah Minimum Provinsi Aceh 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) naik 8,00% dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di 2017. • Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP. • Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan. aa
Kepulauan Bangka Belitung KOTA PANGKAL PINANG • Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung 2018 ditetapkan sebesar • Rp. 2.755.443,83 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen ) naik 8,71% dari Rp. 2.534.673,75 (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen) di 2017. • Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP • Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehi aa
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN • Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2018 ditetapkan sebesar Rp. 3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) naik 8,71% dari Rp. 3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di 2017. • Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP • Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan aa
Bali KOTA DENPASAR • Upah Minimum Provinsi Bali 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.127.157 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) naik 8,71% dari Rp. Rp1,956,727 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) di 2017. • Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP • Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan. aa
Maluku KOTA AMBON • Upah Minimum Provinsi Maluku 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.222.000 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) naik 15,44% dari Rp. 1.925.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di 2017. • Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP • Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan aa
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)