petalitkumham
Judul : Akses Keadilan bagi Masyarakat Marjinal dalam tahap Penyidikan di Kepolisian File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Denny Zainuddin S.H Hidayat Tony Yuri Rahmanto S.H., M.H. Penny Naluria Utami S.sos., M.H.
Metode Penelitian : Deskriptif Evaluatif
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Lembaga Bantuan Hukum/OBH, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Subjek Penelitian : Masyarakat marginal yang ada dalam tahap penyidikan di kepolisian
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Bagaimana eksistensi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan di kepolisian ? 2. Kendala-kendala dihadapi oleh masyarakat marginal yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan di kepolisian
Akses keadilan bagi masyarakat marginal
1. Negara dapat memperluas jaringan Lembaga Bantuan Hukum/OBH sampai pada tingkat kabupaten/kota/desa. 2. Perlunya penguatan Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga lainnya yang memberikan bantuan/advokasi kepada kelompok masyarakat marjinal 3. Institusi negara independen yang memiliki mandate untuk melakukan fungsi pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan haus secara ketat, proaktif, dan solutif untuk memberi rekomendasi yang bisa digunakan dalam mempersempit ruang para pelaku kejahatan penyiksaan dalam proses penyidikan. 4. Pemerintah, lembaga-lembaga negara dan badan-badan peradilan harus bisa menyediakan dan mengefektifkan akses keadilan dan layanan perlindungan serta pemulihan secara efektif dan objektif kepada tersangka ataupun korban. 5. Negara diharapkan dapat meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, yang bisa dijadikan rujukan untuk menghapus praktik penyiksaan seperti mengatur mekanisme kunjungan kea pas, penjagaan dan perlindungan di dalam tahanan dan mekanisme penghukuman terhadap kasus penyiksaan
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN • Upaya pemberian bantuan hukum sudah dilaksanakan maksimal • Pelaksanaan penyidikan telah memenuhi segala aspek proses penyidikan yang telah diatur dalam KUHAP, Perkap Nomor 14 serta Perkaba No.1-4 Tahun 2014 tentang penyidikan. • Kendala yang dihadapi adalah tidak tersedianya dana untuk membayar, tidak adanya kerjasama dengan LBH yang berada di wilayah tersebut • Tingginya angka kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara tidak diimbangi dengan pemenuhan akses keadilan bagi para tersan aa
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN • Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki pemberi bantuan hukum dengan jumlah terbanyak • Kendala yang dialami oleh OBH yaitu terkait dengan kelengkapan administrasi. • Program bantuan hukum sudah tersampaikan dengan baik, namun dalam implementasinya, ada juga tahanan yang tidak mau menggunakan jasa yang telah ditawarkan • Alasan mereka tidak menggunakan jasa tersebut adalah adanya kekhawatiran nantinya akan semakin lama proses yang mereka jalankan, semakin be aa
Jawa Timur KOTA SURABAYA • Pelaksanaan bantuan hukum dalam proses penyidikan mengalami beberapa kendala yang utama adalah tidak adanya kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang beradadi wilayah tersebut. • Masih terdapat kelalaian penyidik dalam meberitahukan tersangka mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum Cuma-Cuma. • Pengaduan terhadap kepolisian menduduki peringkat pertama di Ombudsman Jawa Timur. • Hingga tahun 2017, Pemkot Surabaya belum memiliki Peraturan daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Mas aa
Kalimantan Selatan KOTA BANJARMASIN • LBH yang tersedia sebanyak 19, namun sampai saat ini hanya terdapat 2 LBH yang terakreditasi • Pelaksanaan bantuan hukum khususnya wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2018, kanwil mengambil kebijakan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap kasus Narkotika atau sejenisnya dengan alasan bahwa narkotika sudah menjadi darurat nasional. • Pemerintah Provinsi turut serta dalam mewujudkan pemberian bantuan hukum kepada kelompok miskin yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. aa
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR • Pelaksanaan penyidikan telah memenuhi segala aspek proses penyidikan yang telah diatur dalam KUHAP, Perkara Nomor 14 serta Perkaba NO 1-4 Tahun 2014 tentang penyidikan • Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang berada di wilayah tersebut. • Pihak kepolisian bekum memiliki kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. • Minimnya Informasi terkait dengan bantuan hukum dan tidak diinformasika aa
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)