petalitkumham
Judul : Anomali Calon Tunggal dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Ditinjau dari Perspektif Hak Memilih dan Dipilih File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tony Yuri Rahmanto S.H., M.H., Hidayat, Denny Zainuddin S.H., Penny Naluria Utami S.sos., M.H., Oki Wahju Budijanto
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah Proviinsi Kabupaten/Kota
Subjek Penelitian : Masyarakat daerah yang akan menjadi pemilih kepala daerah
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak ? 2. Apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti oleh calon tunggal sudah sesuai dengan perspektif hak memilih dan dipilih ? 3. Bagaimana mekanisme untuk mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sehingga sesuai dengan perspektif hak memilih dan dipilih dalam kerangka hak asasi manusia ?
Calon tunggal dalam pilkada serentak di Indonesia
1. Dari sisi regulasi : - Perubahan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) terkait syarat dukungan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih yang diperlukan agar calon perseorangan untuk kembali kepada nominal 3% sampai 6,5% - Membuat regulasi terkait pembatasan jumlah kursi bagi partai politik dalam mengusung pasangan calon. - Perubahan Pasal 42 ayat (4),(5), dan (6) terkait surat keputusan pengurus parpol pada tingkat pusat terkait paslon yang akan diusung oleh parpol sebaiknya dihilangkan namun parpol pada tingkat provinsi, kabupaten/kota tetap wajib melaporkan paslon tersebut kepada parpol tingkat pusat. 2. Dari sisi penguatan kelembagaan : - KPU dan Bawaslu dapat melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sampai tingkat bawah terkait pemahaman fenomena calon tunggal serta kotak kosong. - Parpol sebaiknya dapat memperkuat fungsi parpol dalam hal pendidikan parpol dan rekruitmen politik
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Banten KOTA SERANG • Pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota 2018 di Provinsi Banten ada tiga daerah yang bercalon tunggal. • Fenomena calon tunggal di Provinsi banten menyebabkan kemunculan pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih kotak kosong sebagai efek domino dari fenomena tersebut. aa
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR • 4 dari 13 Pilkada di Sulawesi Selatan berpotensi terjadinya calon tunggal. • Calon tunggal dianggap masyarakat bahwa secara nyata tidak dapat mewujudkan cara berdemokrasi yang lebih demokratis • Calon tunggal memberi dampak terhadap pragmatism partai politik yang enggan untuk mencari atau melakukan kaderisasi anggota partai atau paslon yang memiliki kompetensi untuk berkompetisi sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga calon tunggal menjadi alternatif partai politik untuk tetap eksis aa
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)