petalitkumham
Judul : Analisis Dampak Hak Asasai Manusia Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Drs. Agusta Konsti Embly, S.H, Dipl.Ds,MA. Dra. Poerwanti,M.Si Okky Cahyo Nugroho, S.H.,M.Si. Firdaus, S.sos.,M.H. Donny Michael, S.H., M.H. Bambang Supriyadi,S.sos.,M.M Oksimana Darmawan,S.E., S.H., M.H. Mawardianto, S.sos. Anita Marianche, S.H. Mahda Martha, S.H.
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat
Subjek Penelitian : Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Bagaimana dampak pelaksanaan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM dalam konteks pemenuhan justisiabilitas hak ekosob ? 2. Bagaimana pengaturan pemenuhan justisiabilitas hak ekosob dalam RUU Perubhan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM
- Penerapan justisiabilitas yang terjadi di Indonesia berdasarkan standar Internasional dan Prinsip hak Ekonomi Sosial dan Budaya. - Analisis dampak hak asasi manusia terhadap materi dalam RUU Perubahan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM
- Perlu pemahaman HAM khususnya pemenuhan Justisiabilitas Hak Ekosob dari aparat penggerak hukum/instansi terkait dalam lingkup lembaga pengadilan - Perlu perubahan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terutama untuk penguatan Hak Ekosob yang diatur sehingga dapat diterjemahkan kedalam undang-undang sektoral lainnya untuk pemenuhan Justisiabilitas Hak Ekosob. - Peran Komnas HAM perlu ditingkatkan dalam memberikan pengawasan dan penanganan pelanggaran HAM khususnya pemenuhan Hak Ekosob. - Peran Serta Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum/LSM dalam mengadvokasi pengajuan gugatan atas Hak Ekosob yang terlanggar untuk mendapatkan akses keadilan dan diajukan ke pengadilan. - Untuk selanjutnya tidak menutup kemungkinan dilakukan penelitian lanjutan terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan gugatan atas Hakl Ekosob.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG • Peristiwa Hak Asasi Manusia di Lampung telah banyaj terjadi seperti Peristiwa Talangsari (1989) dan Peristiwa Mesuji (2011). Peristiwa Raja Basa (2004). Peristiwa berdarah di Lampung Selatan yang menewaskan 12 orang pada 28 Oktober 2012. • Kasus pelanggaran HAM di Lampung sampai saat ini belum diselesaikan secara tuntas. aa
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN • Tantangan kondisi hak asasi manusia yang menjadi prioritas Komnas HAM : penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat, permasalahan HAM di Papua, Sengketa agraria. aa
Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK • Pelanggaran HAM yang dominan di Kalimantan Barat adalah konflik agrarian dan keadilan dalam proses hukum • Institusi kepolisian yang paling tinggi diadukan aa
Maluku KOTA AMBON • Selama tahun 2016, upaya-upaya perlindungan HAM di Maluku belum sepenuhnya mendapat perhatian dari berbagai pihak baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat sipil. • Selama tahun 2016 terdapat 56 pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM Perwakilan Maluku. • Kasus yang paling banyak diadukan adalah hak memperoleh keadilan, ha katas rasa aman, ha katas kessejahteraan, dan hak anak. • Wilayah asal pengadu yang paling banyak dilaporkan adalah Kota Ambon aa
Papua Barat KOTA JAYAPURA • Pemenuhan ha katas kesehatan masih jauh dari yang seharusnya • ha katas pekerjaan masih terlihat jelas kurang adanya perhatian dari Pemerintah Daerah. • Masih ada ditemukan pelanggaran terhadap ha katas pendidikan aa
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)