petalitkumham
Judul : Indikator Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Studi Baseline Tentang Relasi Antara Bisnis Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Pariwisata Dengan Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Harison Citrawan, S.H., LL.M Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Yuliana Primawardani, S.sos., M.Si.
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Gubernur Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, Kementerian Pariwisata
Subjek Penelitian : Perusahaan, Pekerja/Buruh maupun serikat Pekerja/Buruh, Dinas Tenaga Kerja (Provinsi/Kab/Kota), Dewan Pengupahan dan Akademisi
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimanakah indikator dampak HAM dari operasional bisnis di sector pertambangan, perkebunan, dan pariwisata ?
Relasi bisnis di sektor pekebunan, pertambangan, dan pariwisata terhadap HAM
1. Pemerintah agar dapat mempertimbangkan usulan indikator HAM bisnis sector perkebunan, Pertambangan, dan Pariwisata dalam membuat kebijakan agar berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dapat diupayakan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatannya. 2. Korporasi agar dapat mempertimbangkan usulan indikator HAM Bisnis sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata dalam menjalankan operasional bisnis perusahaannya agar dapat menghormati HAM.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN aa aa
Riau KOTA PEKANBARU aa aa
Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG aa aa
Jawa Tengah KOTA SEMARANG aa aa
Jawa Timur KOTA SURABAYA aa aa
Nusa Tenggara Barat KOTA MATARAM aa aa
Nusa Tenggara Timur KAB. MANGGARAI BARAT aa aa
Kalimantan Timur KOTA SAMARINDA aa aa
Sulawesi Tengah KOTA PALU aa aa
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)