petalitkumham
Judul : Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Drs. Agusta Konsti Embly, S.H, Dipl.Ds,MA. Dra. Poerwanti,M.Si Firdaus, S.sos.,M.H. Okky Cahyo Nugroho, S.H.,M.Si.
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : DPR, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Subjek Penelitian : Pihak-Pihak yang terkait sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Bagaimana dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perlindungan Hak-hak perempuan dan anak ? 2. Bagaimana pengaturan perlindungan Hak-hak perempuan dan anak pada Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?
Dampak hak asasi manusia mengenai pemmbatasan hak meteri muatan pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pengaturan Rancangan Undang perubahan atas Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
1. Perlu segera melakukan pembahasan RUU perubahan atas undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersama dengan DPR 2. Perlu membuat perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 3. Perlu Segera Merevisi undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan atau menindaklanjuti penerbitan PERPPU tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak menjadi salah satu alternative untuk segera mengatasi perkawinan anak yang jumlahnya semakin marak.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN • Dampak HAM pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. • Permasalahan usia perkawinan anak terkait batas usia ini, undang-undang perkawinan dalam sisi medis tidak dapat ditolerir karena menyangkut kesehatan anak perempuan yang belum siap secara mental dan fisik menjadi seorang ibu. • Faktor penyebab tingginya angka pernikahan usia dini adalah lemahnya pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan aa
Jawa Barat KAB. BANDUNG • Tahun 2016 tercatat 30760 kasus dan tahun 2017 sebanyak 8419 kasus pernikahan dini • Media sosial sangat berpengaruh terhadap pernikahan atau perceraian di usia dini • Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab asalnya pernikahan dini aa
Jawa Timur KOTA SURABAYA • Menurut aktivitas Perempuan dan anak bahwa permasalahan regulasi UUP pasal 7 ayat 1 berdampak pada hak-hak perempuan dan anak di Kota Surabaya terlihat pada tingginya angka pernikahan anak berusia di bawah 18 tahun salah satunya dipicu oleh tradisi, atau kebiasaan turun temurun. • Berdasarkan data tahun 2015 dari Dinas Pembinaan Potensi Keluarga Besar (DPPKB) Kabupaten Bondowoso, angka pernikahan anak di wilayah setempat sudah mencapai 2.250 kasus • Kabupaten Probolinggo DPPKB setempat aa
Banten KAB. SERANG • Tingginya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual disebabkan oleh film porno, game online, dan akses anak-anak menggunakan internet tanpa pengawasan orangtua • faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan pernikahan di usia dini • faktor lainnya adalah faktor sosial-budaya (stigma) • Provinsi Banten belum memiliki Perda yang mengatur soal batas usia dan kaitannya dengan pernikahan. • Pelaksanaan dalam UUP masih terjadi ketimpangan khususnya mengenai batas usia pernikah aa
Nusa Tenggara Barat KOTA MATARAM • Perkawinan dini sebenarnya berawal dari persoalan tradisi/budaya yang berkembang di beberapa wilayah Provinsi NTB. • Kemiskinan menjadi pemicu tingginya angka perkawinan dini termasuk persoalan perilaku/pergaulan dan gaya hidup. • Budaya patriarki yang kental menjadikan perempuan selalu tersubordinasiikan termasuk dalam pengambilan keputusan terhadap dirinya. • Batas usia pernikahan dalam UUP mendiskriminasi hak-hak kaum perempuan mendorong praktik perkawinan anak. • Terjadinya p aa
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)