petalitkumham
Judul : PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN DAERAH File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua : Nizar Apriansyah, S.E., M.H. Sekretaris : Trisapto W.A. Nugroho, S.S., M.Si. Anggota : 1. Ahmad Sanusi, S.H.,M.H. 2. Hakki Fajriando, S.H.,M.Si. 3. Imam Lukito, S.T., M.H. 4. Haryono,S.Sos.,M.Si. 5. Bintang M. Tambunan, S.E., M.M., M.Si. 6. Edy Sumarsono, S.H.,M.H.
Metode Penelitian : Pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan secara mendalam, yaitu upaya dan kendala dalam perlindungan produk lokal yang berpotensi mendapatkan sertifikasi IG.
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BALITBANGKUMHAM Press
Stakeholder : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Subjek Penelitian : Dinas Pertanian, MPIG, Bapeda
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : ebook.balitbangham.go.id/
1. Bagaimana perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia 2. Apakah pendaftaran Indikasi Geografis dapat mendorong perekonomian daerah
A. Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia B. Produk Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah
a) Penambahan Sumber daya manusia pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang menangani IG untuk mengantisipasi peningkatan beban kerja khususnya penelusuran dan pemeriksaan. b) Melakukan pelatihan khusus terkait dengan teknis pendaftaran IG kepada pegawai kanwil yang melakukan pendampingan pendaftaran IG di daerah. c) Mendorong pendaftaran IG melalui strategi bottom up yang bertujuan untuk menjaring produk/ barang potensi IG dari masyarakat langsung. Masyarakat diedukasi melalui sosialiasi/ pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). d) Mengadopsi proses IG yang konsisten dengan cara melakukan identifikasi produk, penilaian kelayakan,kelayakan ekonomi, potensi pasar dan mendiskusikan strategi dengan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. e) Ada penyederhanaan proses pendaftaran IG tetapi tetap memenuhi persyaratan dan ada buku panduan yang menjadi pegangan bersama baik pemeriksa maupun pemohon. f) Pameran dan even- even sejenisnya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebaiknya menargetkan transaksi antar pemilik Kekayaan Intelektual (KI) dan pedagang atau pengguna.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Kepulauan Bangka Belitung KAB. BANGKA
Kepulauan Bangka Belitung KAB. BANGKA
Kepulauan Riau KOTA TANJUNG PINANG
DI Yogyakarta KAB. SLEMAN
Banten KOTA SERANG
Nusa Tenggara Barat KAB. SUMBAWA
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)