petalitkumham
Judul : SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI DI UNIT PELAYANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2018 File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua: Edward James Sinaga, S.Si., M.H. • Sekretaris: 1. Trisapto Wahyu Agung Nugroho, S.S., M.Si.; 2. Imam Lukito,S.T.,M.H; 3. Ahmad Jazuli, S.Ag, M.H.; 4. Haryono, S.Sos., M.Si. • Anggota: 1. Taufik HSimatupang, S.H.,M.H.; 2. Nizar Apriansyah, S.E.,M.H.; 3. Ahmad Sanusi, S.H.• M.H.; 4. Hakki Fajriando, S.Sos, M.Si.; 5.Victorio Hariara Abraham Situmorang,S.H.; 6. Rr. Susana Andi Meyrina,S.Sos., M.AP; 7. Insan Firdaus, S.H; 8. I Gusti Putu Agung. M.Si; 9. Drs.Halasan Pardede; 10. Maryati. S.Pd.,M.Si.; 11. Benyamin Ginting, S.H.; 12.Rosita,S.Sos; 13. Gunawan. S.H .• M.H.; 14. Yudhy Chaerudin, S.E., M.Si. •
Metode Penelitian : Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandasakan phenomenologi. Dengan pendekatan ini akan dilakukan pengamatan yang bersifat holistik dan juga bersifat naturalistik. Sedangkan analisisnya menggunakan pendekatan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BALITBANGKUMHAM Press
Stakeholder : Ditjen KI, Ditjen AHU, Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi
Subjek Penelitian : Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM RI dibatasi pada pelayanan publik Pemasyarakatan (Pengunjung Lapas dan Rutan), pelayanan publik Imigrasi (Pemohon Paspor), pelayanan publik Hak Kekayaan Intelektual (Pemohon KI), dan pelayanan publik Adminisrasi Hukm Umum (Notaris). Sementara untuk unit layanan yang disurvei di tingkat daerah terdiri dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan, UPT Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam layanan Kekayaan Intelektual dan layanan Administrasi Umum.
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : ebook.balitbangham.go.id/
1. Bagaimana kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM RI? 2. Bagaimana integritas pelayanan publik/persepsi korupsi pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM RI? 3. Apa saja faktor-faktor yang telah mendukung maupun menghambat bagi terwujudnya kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM RI?
A. Pelayanan Publik Dengan Biaya (PNBP) pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual B. Pelayanan Publik Tanpa Biaya pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
1. Perlu mempedomani SOP yang telah dibuat, Standar pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, dan maklumat pelayanan di UPT pemasyarakatan sebagai janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan. 2. Memberikan informasi secara komunikatif di UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan. 3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti website resmi, telepon, SMS Center, Email, atau penempatan kotak saran. 4. Kegiatan penyusunan IKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala. 5. Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi perlu selalu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan Pemasyarakatan dan petugas pelayanan Imigrasi guna meningkatkan kompetensi. 6. Perlu upaya sosialisasi terhadap kebijakan UPT Pemasyarakatan dalam perubahan waktu berkunjung. Dalam melakukan kebijakan selalu mengkomunikasikan upaya-upaya yang dilakukannya dengan baik, bersikap profesional, akuntabel, bersinergi, transparan, dan membuat inovasi-inovasi pelayanan, serta konsisten sehinggga dapat memperkecil peluang timbulnya persepsi negatif terhadap UPT Pemasyarakatan. 7. Setiap unit layanan UPT Imigrasi perlu meningkatkan kualitas layanan terutama unsur kecepatan, mengingat penilaian unsur waktu pelayanan lebih kecil dibandingkan dengan unsur pelayanan lainnya serta perlu upaya perbaikan pelayanan berupa perbaikan sarana dan prasarana yang memadai. 8. Untuk mengoptimalkan survei perlu dilakukan peningkatan alokasi sumber daya finansial untuk memperbesar cakupan wilayah survei, jenis responden,dan peningkatan kompetensi enumerator. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat generalisasi, akurasi sampling dan memperkecil bias yang mungkin terjadi. 9. Kementerian Hukum dan HAM perlu terus berkomitmen untuk menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, mengedepankan profesionalisme, mengembangkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap pengguna layanan, serta tanggap dengan keluhan dan masukan dari masyarakat. 10. Survei Kepuasan Masyarakat agar dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun di semua unit kerja, sesuai PERMENPANRB Nomor 14 TAHUN 2017. Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Seperti kepuasan terhadap pelayanan keimigrasian, pelayanan pemasyarakatan, pelayanan KI, dan pelayanan AHU. 11. UPT perlu mempertimbangkan untuk memberikan jaminan kualitas dengan cara: Mewujudkan keterbukaan informasi, membuka kesempatan untuk memilih pelayanan yang disediakan dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menerima ganti rugi atas kesalahan yang dibuat oleh penyedia layanan. Jika hal ini dapat disediakan, maka akan muncul rasa tanggung jawab yang lebih besar bagi para aparatur sipil negara yang terlibat di dalamnya. Sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan di masa depan. 12. Perlu melakukan sosialisasi lebih sering lagi ke daerah-daerah yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti penggunaan akun pada website sehingga pengguna layanan dapat dengan mudah mengakses layanan yang ada. 13. Perlu meningkatkan Penggunaan layanan secara online dan membuat barcode pada produk Kemenkumham RI dan memperketat pengawasan secara internal serta memperkecil tatap muka dengan petugas pelayanan sehingga akan mengurangi terjadinya korupsi. 14. UPT Pemasyarakatan perlu memberikan informasi yang lebih jelas dalam pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan terutam yang berkaitan dengan tata cara pengurusan CB, PB dan hak-hak warga binaan lainnya. 15. Ditjen KI Perlu peningkatan pendaftaran online, serta perlu memberikan sosialisasi yang mudah dimengerti dengan membuat buku panduan untuk mendampingi sistem yang terintegerasi secara online.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Aceh KOTA BANDA ACEH
Sumatera Utara KOTA MEDAN
Sumatera Barat KOTA PADANG
Riau KOTA PEKANBARU
Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG
Bengkulu KOTA BENGKULU
Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepulauan Bangka Belitung KOTA PANGKAL PINANG
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
Jawa Barat KOTA BANDUNG
Jawa Tengah KOTA SEMARANG
Jawa Timur KOTA SURABAYA
Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG
Kalimantan Tengah KOTA PALANGKARAYA
Kalimantan Selatan KOTA BANJARMASIN
Kalimantan Timur KOTA SAMARINDA
Sulawesi Tengah KOTA PALU
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR
Sulawesi Barat KAB. MAMUJU
Maluku Utara KOTA TERNATE
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)