petalitkumham
Judul : PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (PATEN) DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK File Pendukung

Harus Login
Peneliti : 1. Ahmad Jazuli, S.Ag, M.H 2. Taufik H. Simatupang. S.H, M.H 3. Haryono, S.Sos, M.H 4. Insan Firdaus, S.H, M.H 5 Rr. Susana Andi M.,S.Sos.,MAP
Metode Penelitian : 1.Tipologi dan pendekatan penelitian, 2.Data dan Sumber Data, 3.Teknik Penarikan Sampel, 4.Responden
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BALITBANGKUMHAM Press
Stakeholder : 1. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten; 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Subjek Penelitian : Universitas Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kreatif, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimanakah implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Paten? 2. Apakah hambatan-hambatan dalam implementasi proses permohonan pendaftaran paten? 3. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam proses permohonan pendaftaran paten?’
1. Rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik dalam penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual (paten). 2. Rekomendasi kebijakan terkait kepastian hukum dalam penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual(paten)
1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Direktur Paten) a. Perlu adanya kemudahan administrasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (paten) melalui aplikasi yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan user/pengguna terkait (Dinas Perindustiran dan Perdagangang, sentra KI, konsultan KI, pemohon individu) sehingga memudahkan inventor dalam melakukan pemantauan e-status Paten dan e-filling Paten; b. Perlu peningkatan kualitas sosialisasi yang berkesinambungan terkait permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (Paten) dan peraturan perundang-undangan terbaru secara internal dan eksternal sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas Paten yang didaftarkan; c. Perlu adanya peningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusiape tugas pemeriksa pendaftaran KI (Paten), serta penempatan dan pemberdayaan petugas sesuai kompetensinya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja, khususnya dalam kegiatan pelayanan; d. Perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana dengan melakukan perbaikan sistem aplikasi yang lebih baik dan modern; e. Perlu dibangun komunikasi dalam hal persuratan secara elektronik untuk memaksimalkan pelayanan dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat terindifikasi sebagai peningkatan pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada setiap wilayah masing-masing, dan untuk meminimalisir terputusnya informasi. f. Perlu adanya ruang mediasi online antara inventor dan pemeriksa Paten; g. Perlu adanya keseragaman Standar Operasioanl Prosedure (SOP) dalam penanganan kendala teknis secara cepat dan efektif agar masyarakat dapat terlayani dengan baik; h. Perlu adanya akses satu pintu terkait koordinasi langsung antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan kanwil via web. 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM harus lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya. b. Melakukan penguatan fungsi Kanwil melalui sosialisasi, (FGD), atau informasi via brosur saat Car Free Day (CFD) kepada instansi terkait. c. Melakukan pengusulan diklat peningkatan kompetensi petugas layanan (drafting Paten) d. Meningkatkan sarana Informasi Teknologi Informasi yang memadai dan optimal. e. Menyediakan layanan keluhan atau call centre khusus kanwil
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
Jawa Tengah KOTA SEMARANG
Jawa Timur KOTA SURABAYA
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)