petalitkumham
Judul : Kajian Isu Aktual URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL DOKUMENTALIS HUKUM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua : Ahmad Jazuli, S. Ag., M.H. Anggota : Haryono, S. Sos., M.H. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. Bintang Meini Tambunan, S.E., M.M., M.Si. Yudhy Chaerudin, S.E., M. Si. Susena, S. Sos. Edy Sumarsono, S.H., M.H.
Metode Penelitian : Penelitian/kajian awal ini bersifat deskriptif analisis dengan bentuk preskriptif yang bertujuan memberikan saran dan pendapat terkait rencana pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : BALITBANGKUMHAM Press
Stakeholder : BPHN
Subjek Penelitian : Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum di pusat dengan instansi pembina Kemenkumham cq BPHN.
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : ebook.balitbangham.go.id/
1. Bagaimanakah aspek hukum kewenangan dan pembentukan jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional Dokumentalis Hukum?
Aspek hukum kewenangan, pembentukan, asas dan pengujian pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dan kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.
1. BPHN selaku instansi pembina segera mempersiapkan konsep Peraturan sebagai berikut: a. Merevisi draft Naskah Akademik Dokumentalis Hukum tahun 2015 dengan memperhatikan pasal 70 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum dan angka Kreditnya; c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum; d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Inpassing Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum; e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum; f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum; g. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum; h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan Dokumentalis Hukum; i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standard Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum. 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berkoordinasi dengan BPHN untuk merencanakan dan mempersiapkan materi dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang: a. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia; b. Teori, Teknik dan Ilmu Perundang-undangan; c. Teknik Pendokumentasian dokumen hukum dan Peraturan perundang-undangan; d. Metodologi Riset dan Analisis Melalui Metode 5D; e. Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Empiris dengan Metode RIA dan CBA; f. Pengantar Ilmu Komunikasi. 3. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan beban kerja dan kompetensi dari jabatan fungsional dokumentalis hukum.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)